Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro.  Foto:  Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Belum Independen, PTN Masih di Bawah Bayang-bayang Pemerintah

Pendidikan Evaluasi Kabinet Kerja
Kautsar Widya Prabowo • 16 Oktober 2019 18:54
Jakarta: Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang belum dapat diselesaikan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) hingga di ujung periode. Ia menyoroti permasalahan akreditasi perguruan tinggi yang tidak sesuai standar dan sistem perguruan tinggi belum berdiri secara mandiri.
 
Satryo menyebut, terkait akreditasi, ia kerap kali memberikan masukan kepada pihak terkait bahwa mekanisme akreditasi harus segera diubah. Pasalnya akreditasi perguruan tinggi di Indonesia tidak sesuai dengan standar internasional.
 
"Kalau BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) dapat A, apa itu baik atau enggak. Karena hasil (akreditasi) A BAN PT kita itu enggak diakui di internasional. A BAN PT seperti tidak diakui," ujar Satryo di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Satryo juga menyarankan, seharusnya Peguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak berada di bawah bayang-bayang pemerintah. PTN harus berdiri secara independen atau otonom.
 
"Kampus harus otonom, tidak boleh seperti sekarang. Tidak boleh kampus jadi perangkat kementerian, mereka bukan kantor kementerian. Otonom harus, agar kampus punya independensi," tutur doktor lulusanUniversity of California, Berkeley, Amerika Serikat ini.
 
Ia menambahkan, dengan sistem kampus berdiri secara mandiri dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran. "Kalau sudah otonom anggaran akan utuh, kampus silakan menggunakan anggaran yang sudah diberikan. Kasihlah rektor kepercayaan penuh untuk kelola kampus," jelasnya.
 
Mantan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) itu mengaku heran, beberapa urusan kampus yang seharusnya dapat diurus secara mandiri malah menjadi tanggung jawab Kemenristekdikti. Seperti pemilihan dosen yang belum menjadi kewenangan rektor untuk memilih.
 
"Masak dosen diurus oleh pusat. Kurikulum urus semua (harusnya). Sudah jago-jago profesor, kasih saja guide line-nya," tuturdosen tamu di Toyohashi University of Technology, Jepang ini.
 
Lebih lanjut ia menyarankan, independensi kampus harus berpijak pada desain awal, yakni membentuk mahasiswa yang bisa beradaptasi dengan revolusi Industri 4.0. "Masing-masing punya cara, silakan dilakukan," tuturnya.
 
Terlepas dari itu, jika ingin melihat keberhasilan Kemenristekdikti dapat berkaca pada kampus-kampus yang berada di bawah naunganya. Apakah kampus tersebut mengalami perubahan atau justru penurunan.
 
"Seharusnya Kemenristekdikti membina kampus-kampus. Kementerian baik, kampusnya maju semua. Tolak ukurnya itu," pungkasnya.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif