Peran Penting PBB Bagi Kemerdekaan Indonesia

Jakarta: Sobat Medcom tahu enggak sih kalau Indonesia tidak serta-merta merdeka berkat perjuangan berabad-abad tokoh perjuangan dan pergerakan nasional saja lho! PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa juga ikut berperan penting dalam kemerdekaan Tanah Air.
 
Penasaran apa saja peran PBB terhadap Indonesia? Langsung cek artikel berikut yuk dikutip dari laman Zenius:

Latar Belakang PBB

Dampak buruk akibat Perang Dunia II membuat PBB lahir pada 24 Oktober 1945 dengan harapan dapat memberikan fasilitas, pengamanan internasional, lembaga perekonomian, serta perlindungan sosial bagi masyarakat dunia.
 
Perang Dunia II yang menewaskan jutaan orang membuat banyak negara besar menginginkan perdamaian dan keamanan bersama. Kemudian, hal ini mendorong Amerika Serikat bersama Inggris dan Uni Soviet berdiskusi dan memutuskan untuk mendirikan PBB. Wakil dari ketiga negara tersebut yakni:

1. Franklin Delano Roosevelt – Presiden Amerika Serikat
2. Winston Churchil – Perdana Menteri Inggris
3. Joseph Stalin – Perdana Menteri Uni Soviet

Pada awal PBB berdiri, mereka memiliki 51 negara anggota yang kemudian terus bertambah hingga kini menjadi 193 negara, termasuk Indonesia yang menjadi anggota sejak 28 September 1950. Hadirnya PBB bertujuan menghentikan peperangan antarnegara dan menyediakan fasilitas bagi anggotanya untuk dialog, salah satunya dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda.

Awal mula keterlibatan PBB dalam konflik Indonesia-Belanda

Hal ini bermula ketika India dan Australia mengajukan permasalahan yang tengah dihadapi Indonesia dan Belanda dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada 31 Juli 1947. Kemudian, usulan tersebut langsung diterima Dewan Keamanan PBB pada 1 Agustus 1947 dengan mengeluarkan resolusi meminta kedua belah pihak yang berkonflik menghentikan gencatan senjata dan menyelesaikan konflik secara arbitrase – penyerahan sengketa sukarela kepada pihak ketiga yang netral.

Menindaklanjuti seruan PBB, Indonesia kemudian mengutus Sutan Syahrir untuk menghadiri sidang bersama Dewan Keamanan PBB. Dalam pertemuan pada 14 Agustus 1947, Sutan Syahrir menyampaikan beberapa hal penting, yakni:

1. Mengajukan usul untuk Belanda menarik kembali pasukannya dari Indonesia
2. Perundingan akan sulit dilaksanakan apabila salah satu pihak masih mengacungkan pistol kepada pihak kedua
3. Membentuk komisi pengawas untuk mengakhiri berbagai konflik dan menghentikan pertempuran

Peran PBB Terhadap Kemerdekaan Indonesia
 
Setelah adanya dialog antara kedua negara, Dewan Keamanan PBB memberikan resolusi atas penyelesaian konflik yang dihadapi Indonesia-Belanda, yaitu:

1. 1 Agustus 1947 – PBB mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan gencatan senjata dan menyelesaikan masalah secara damai
2. 4 Agustus 1947 – PBB mengeluarkan perintah kepada kedua belah pihak yang bertikai untuk menghentikan permusuhan serta gencatan senjata lainnya
3. 7 Agustus 1947 – PBB memulai pembahasan konflik atau permasalahan antara Indonesia dan Belanda
4. 25 Agustus 1947 – PBB menerima usulan AS terkait pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik (Committee of Good Offices) dalam membantu penyelesaian pertikaian Indonesia-Belanda – yang kemudian menjadi Komisi Tiga Negara (KTN); Dalam KTN, Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard C. Kirby; Belanda memilih Belgia yang diwakili Paul Van Zeeland untuk mewakili mereka dalam KTN; Atas pilihan Australia dan Belgia, Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Porter Graham
5. 28 Januari 1949 –PBB mengeluarkan resolusi terhadap konflik Indonesia – Belanda, yaitu:

• Mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer serta meminta Indonesia untuk menghentikan aksi gerilyanya
• Mendesak Belanda membebaskan Indonesia tanpa syarat Presiden dan Wakil Presiden beserta tawanan politik lainnya yang ditahan sejak 19 Desember 1948 di wilayah Republik Indonesia
• Pengembalian kembali pemerintahan serta pegawai-pegawai RI ke Yogyakarta sehingga mereka dapat kembali menjalankan tugasnya dalam situasi bebas dan damai
• Mengajukan RI dan Belanda untuk membuka kembali perundingan-perundingan berdasarkan keputusna Linggarjati dan Renville.

Keputusan Dewan Keamanan PBB tidak berakhir di situ saja. Mereka juga meminta untuk mengubah Komisi Tiga Negara menjadi UNCI (United Nations Commissions for Indonesia) dengan memberikan kekuasaan lebih dari KTN. Hadirnya UNCI diharapkan dapat membantu kelancaran perundingan-perundingan terkait pengembalian pemerintah RI.
 
Tidak hanya itu, UNCI juga memiliki hak dalam mengajukan berbagai usulan yang dapat membantu penyelesaian konflik. Nah itulah peran-peran besar PBB terhadap Kemerdekaan Republik Indonesia. Buat kalian yang ingin tahu mengenai sejarah-sejarah dunia atau dunia pendidikan lainnya, jangan lupa untuk terus mengikuti Medcom ya! (Gracia Anggellica)
 

Baca juga: Sejarah Kejayaan Indonesia di Zaman Klasik Hindu-Buddha, Kerajaan Klasik Tua hingga Muda

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id