"Pertama mesti ada akademisi dari perguruan tinggi, tokoh masyarkat, dari unsur penyelenggara pendidikan, organisasi profesi, dan bila perlu perwalikan umat beragama," kata Dudung dalam webinar Vox Point Indonesia dikutip Senin, 7 Maret 2022.
Dia meyakini RUU Sisdiknas bisa berjalan lebih baik bila unsur-unsur itu dilibatkan. Bahkan, dia menyebut pelibatan enam unsur itu akan menghindarkan RUU Sisdiknas dari polemik.
"Kalau ini dilakukan proses perundang-undangan itu tidak akan menimbulkan persoalan saat perencanaan bahkan penyususunan draf UU. Ini persoalannya ramai bahwa memang mereka sudah menyusun draf tapi sepertinya melakukan hal-hal yang tidak melibatklan pihak stakeholder," tutur dia.
Dudung meminta masyarakat diberikan kemudahan mengakses draf RUU Sisfiknas. Sebab, hal itu bakal mendorong keterlibatan masyarakat memberikan masukan terhadap RUU tersebut.
"Setiap RUU harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarkat. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pemerintah dalam menyusun perundang-undangan wajib melibatkan komponen masyarakat, dalam hal ini komponen masyarkatnya adalah stakeholder pendidikan nasional," tutur dia.
Baca: PGRI Menilai RUU Sisdiknas Minim Perspektif Inti Pembelajaran
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
