Nadiem menyebut, dampak tersebut antara lain dilihat dari aspek putus sekolah, penurunan capaian pembelajaran, dan kesehatan mental serta psikis anak-anak. Semua hal ini bisa menjadi risiko yang lebih besar.
"Kami mohon sekali kepada pemerintah daerah untuk menyelamatkan anak-anak kita dari learning loss dan agar sekolah-sekolah bisa menerapkan PTM terbatas sesuai dengan SKB Empat Menteri,” tutur Nadiem dalam keterangannya, Selasa, 21 September 2021.
Nadiem menyampaikan, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) bukan syarat pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Sekolah yang berada di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 sampai 3 dapat melakukan PTM terbatas, terutama jika guru di sekolah tersebut sudah divaksinasi.
"Sekolah wajib memberikan opsi PTM terbatas dan pembelajaran jarak jauh," ucap Nadiem.
Baca: Undip Bakal Gelar Kuliah Tatap Muka Usai Ujian Tengah Semester
Ia mengingatkan, orang tua atau wali tetap berhak menjadi penentu metode pembelajaran terbaik bagi anak. Guna memantapkan keputusan orang tua tersebut, Nadiem memastikan pemerintah terus mengupayakan vaksinasi bagi pelajar usia 12 tahun ke atas, meskipun vaksinasi pelajar juga bukanlah syarat PTM terbatas.
Gubernur Provinsi Jambi, Al Haris, mendukung kebijakan PTM terbatas untuk segera dilakukan. Ia melihat fenomena PJJ memberikan dampak negatif bagi peserta didik.
"Pelaksanaan PTM terbatas ini sangat mendesak. Sekarang ada kecenderungan gawai yang dipakai untuk PJJ digunakan untuk hal-hal yang tidak mendukung pembelajaran," tutur Haris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
