Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Waryono Abdul Ghafur. DOK Kemenag

Kemenag Jamin Program Kemandirian Pesantren Bebas Pungli

Renatha Swasty • 19 Mei 2023 10:14

Jakarta: Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama (Kemenag), Waryono Abdul Ghofur, menjamin Program Kemandirian Pesantren berupa Bantuan Inkubasi Tahun 2023 bebas pungutan liar (pungli). Calon penerima diminta tidak menanggapi oknum-oknum yang mengatasnamakan Kemenag demi mendapat keuntungan pribadi.

"Jadi, jika ada orang yang merasa menjadi wasilah (perantara) dan berjasa atas pesantren yang diundang malam hari ini, kemudian meminta persentase (imbalan), maka langsung tolak ba'in, artinya jangan diladeni," tegas Waryono dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Kemandirian Pesantren Kemenag Gelombang III di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Mei 2023.

Bimtek diikuti 262 perwakilan pondok pesantren. Adapun calon penerima mencapai 1.500 pondok pesantren dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

"Kegiatan ini menjadi momentum yang tepat untuk menjalin sinergitas dari sisi ekonomi dan meningkatkan kapasitas bisnis dan mindset entreperenurship di pesantren," tutur dia.

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebut Program Kemandirian Pesantren merupakan agenda prioritas Kemenag. Program tersebut bertujuan mewujudkan pesantren yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Hal itu sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

"Tetapi, pesantren tidak hanya perlu diberikan UU, tetapi juga bagaimana agar UU itu diekskusi dan bisa bermanfaat bagi pesantren," kata Gus Yaqut.

Gus Yaqut mengatakan penguatan ekonomi sangat penting di pesantren. Pasalnya, sosok yang memang dilahirkan di tengah keluarga besar Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah itu tahu persis bagaimana dunia pesantren sekuat tenaga menghadapi tantangan yang tidak sederhana, terlebih dalam hal tata kelola ekonomi.

"Kondisi seperti ini harus mendapat perhatian serius. Saya selaku Menag merasa berkewajiban untuk mengangkat, kalau bukan harkat martabat ekonomi pesantren, minimal meringankan bebannya," ujar Gus Yaqut.