Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) Kemendikbud Samto menyebut tidak ada alasan bagi Pemda untuk tak menjalankan program keaksaraan. Jika itu terjadi, Samto menyebut terdapat oknum yang hanya mencari alasan atau ngeles.
"Kalau Pemda bilang tidak tahu itu hanya ngeles. Ketika pemerintah pusat memberi bantuan itu merupakan usulan dari pemerintah kabupaten atau kota. Dan tidak mungkin kita tidak berikan kalau tidak ada permintaan dari kabupaten kota," kata Samto dalam konferensi virtual Hari Aksara Internasional, Jum'at 4 September 2020.
Baca: Buta Aksara Masih Terdeteksi di Enam Daerah
Dia menyebut program keaksaraan merupakan kerja sama antara pemerintah pusat dengan daerah. Namun, masih banyak Pemda seperti lepas tanggung jawab. Kemendikbud memastikan bakal mengawal program keaksaraan ini.
"Tentu ini (program keaksaraan) jadi masalah. Hal ini akan kita selesaikan dengan memperkuat kerja sama," lanjut Samto.
Sementara itu, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Jumeri, menyebut bakal mengawal program aksara. Bahkan, Jumeri menyatakan akan membuat koordinasi gabungan (korgab) pemerintah pusat dengan daerah.
"Ke depan ada korgab daerah dengan pusat. Kita cover dengan balai besar penjaminan mutu pendidikan, Nanti unit-unit kami itu bisa memastikan berjalannya program keaksaraan," kata Jumeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
