Konselor Menteri untuk Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Kirsten Bishop mengatakan bahwa Australia telah menetapkan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial sebagai prioritas pembangunan lintas sektor.
“Saya senang sekali berada di sini bersama anda semua untuk merayakan Hari Perempuan Internasional 2022." kata Kristen, dalam siaran pers peluncuran buku “Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam Praktik, Rabu, 9 Maret 2022.
Ia meyakini bahwa buku ini akan menjadi referensi yang berharga untuk advokasi kesetaraan
gender, disabilitas, dan inklusi sosial di Indonesia. "Kami menyadari bahwa tanpa adanya penelitian yang sensitif GEDSI, serta data dan bukti yang kuat, akan sulit mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok rentan terutama dalam masa pemulihan sesudah pandemi," ujarnya.
Buku Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam Praktik ini berisi 30 cerita. Masing-masing cerita menyoroti pentingnya integrasi pengetahuan ke dalam kebijakan dengan melibatkan kelompok rentan sebagai sumber pengetahuan dan advokat aktif.
Dokumen yang berisikan pembelajaran-pembelajaran ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip GEDSI dapat diterapkan dalam proses penelitian dan advokasi. Sehingga memberikan rekomendasi praktis untuk memahami bagaimana laki-laki, perempuan, dan kelompok rentan memiliki kebutuhan dan kondisi kehidupan yang berbeda.
Termasuk akses dan kontrol atas kekuasaan, uang, hak asasi manusia, keadilan, sumber daya, dan pengambilan keputusan yang tidak setara.
Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, Vivi Yulaswati dalam pidato kuncinya menyampaikan, bahwa pemerintah berupaya mengimplementasikan agenda global dan nasional pada penghormatan hak-hak perempuan dan kelompok rentan yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
“Kerja bersama menjadi agenda kita ke depan untuk memastikan tidak ada seorangpun yang tertinggal," terangnya.
Ia menambahkan, mulai dari kolaborasi dan melokalkan SDGs, mempertemukan prinsip global dengan nilai lokal secara inklusif, integratif, dan akuntabel, dan memperluas proyek-proyek yang memiliki dampak sosial untuk memastikan bahwa keberlanjutan, keberagaman, kesetaraan, dan inklusi terjadi sampai tingkat lokal.
Pemerintah, kata Vivi, berupaya membangun ekosistem kemitraan yang terbuka dan inovatif, serta membangun kolaborasi yang konstruktif sebagai kunci ke depan untuk mengejar ketertinggalan pencapaian SDGs. Di luar bias dan stigma yang dihadapi perempuan, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas masih menghadapi masalah yang sama.
Ketua Komnas Disabilitas (KND) Dante Rigmalia memaparkan tantangan dan peluang dalam memberikan advokasi bagi penyandang disabilitas. Khususnya perempuan penyandang disabilitas, agar mereka dapat memperoleh hak dan perlindungan.
Rekomendasi KND untuk mendorong advokasi tersebut di antaranya dengan mengubah kerangka berpikir dan sudut pandang tentang perempuan disabilitas, menggali langsung dari para perempuan disabilitas mengenai apa yang menjadi penghalang mereka.
Selain itu juga mengupayakan solusi atas hambatan tersebut, pelibatan perempuan dengan disabilitas dalam capacity building, serta sinergitas antarlembaga terkait dan pelibatan penyandang disabilitas dalam kebijakan.
Lebih lanjut Dante menekankan, tentang pentingnya pelibatan disabilitas perempuan. “Membicarakan tentang perempuan disabilitas sebagai kelompok marjinal tapi tidak melibatkan
penyandang disabilitas dalam pembicaraan adalah tindakan memarjinalkan penyandang disabilitas sendiri,” kata Dante.
Baca juga: Hari Perempuan Internasional: Pentingnya Kesetaraan Gender dan Cara Memulai Perubahan
Knowledge Sector Initiative (KSI) menyelenggarakan webinar bertajuk “KSIxChange41: Mendobrak Bias dan Mewujudkan Kesetaraan Gender”. Webinar ini untuk bergabung dengan gerakan global dalam meningkatkan kesadaran terhadap bias gender dan mengkaji peluang serta kendala untuk memberdayakan perempuan agar memiliki suara dan menjadi aktor yang setara dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
