Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie, Medcom.id/Husen Miftahudin
Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie, Medcom.id/Husen Miftahudin

Habibie Usulkan BPPT Masuk Kabinet

24 Agustus 2018 14:03
Jakarta:  Mantan Presiden RI, Bacharuddin Jusuf (B.J.) Habibie mengusulkan, agar posisi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) masuk kabinet pemerintahan.  Dengan masuknya BPPT ke dalam kabinet, maka Kepala BPPT dapat menyampaikan, menerima informasi secara langsung, dan mengoptimalkan partisipasinya meningkatkan daya saing, kemandirian serta kemajuan bangsa Indonesia. 
 
"Bagaimana BPPT mau tahu permasalahannya, kalau dia dengar tidak langsung, karena dia bukan anggota kabinet.  Selama Kepala BPPT bukan anggota kabinet, dia hanya akan diwakili, dan mendapat second hand permasalahannya, untuk penyelesaian masalah pun dia tidak diikutsertakan, dianggap sebagai biasa saja. Itu salah," papar Habibie usai bedah buku BPPT: Gelombang Transformasi Teknologi Nasional, dalam merayakan ulang tahun ke-40 BPPT, seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018.
 
Habibie mengatakan, posisinya berbeda jika kembali ke menteri riset, dan teknologi, tanpa digandeng dengan pendidikan tinggi seperti saat ini.  "Tapi karena dia adalah kepala BPPT, dia koordinasi dengan sembarangan. Di BPPT ini, ada manusia-manusia yang menurut penilaian saya adalah yang terbaik yang kita miliki," tuturnya. 

Menurut dia, jika BPPT masuk dalam kabinet, dapat langsung menerima dan menyampaikan informasi dalam rapat kabinet kepada Presiden RI. "BPPT itu adalah mikro ekonomi, tidak bisa dipisahkan dengan teknologi dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) yang  merupakan makro ekonominya," tuturnya. 
 
Baca: Dosen Daftarkan Paten Diwacanakan Dapat Reward
 
Mantan Menteri Negara Riset, dan Teknologi, Muhammad Hatta Rajasa mengatakan, jika BPPT berada di kabinet, maka pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep yang ada di BPPT itu langsung masuk dibahas di dalam kabinet.  "Bagaimana peranan BPPT ke depan di dalam meningkatkan daya saing menuju kemandirian dalam konteks pembangunan, saya kira peranan itu memang harus tercermin dari struktur atau kelembagaannya," tutur Hatta yang pernah
menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.
 
Dia mengatakan, Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (Sisnas Iptek) telah menyampaikan, bahwa panitia khusus memikirkan BPPT harus memiliki level menteri, apakah setingkat atau menteri nantinya.
 
"Saya lebih cenderung seperti dulu menterinya apa, saya tidak tahu (sama dengan) kepala BPPT seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional," ujarnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(CEU)




TERKAIT

BERITA LAINNYA