PGRI Dukung Sentralisasi Tata Kelola Guru

Rasio Guru Mewah, Distribusi Lemah

Intan Yunelia 29 Mei 2018 15:03 WIB
Sentralisasi Pengelolaan Guru
Rasio Guru Mewah, Distribusi Lemah
Diskusi pendidikan bertema
Jakarta:Permasalahan klasik pendidikan di Indonesia adalah kualitas pendidikan yang belum merata antara kota besar dan daerah.  Guru, sebagai salah satu unsur penting pendorong kualitas pendidikan juga banyak dirasakan kurang jumlahnya di daerah, padahal Indonesia sama sekali tak kekurangan jumlah guru.

Jika dilihat secara kuantitas, sejatinya rasio jumlah guru dengan murid terbilang sudah ideal. Bahkan bisa dikatakan mewah. Total saat ini ada 2.779.879 jumlah guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di tingkat SD, SMP, SMA dan SMK.


Dengan rincian guru SD 1.586.127, guru SMP 622.781, guru SMA 294.872 dan guru SMK 276.099. Rata-rata rasio perbandingan antara guru dan siswa di setiap tingkat pendidikan adalah 1:16.

"Dengan rasio perbandingan guru dan murid sebesar 1:16, rasanya tidak perlu lagi ditambah guru, sudah cukup," ucap Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah dalam diskusi pendidikan bertema "Melihat Peluang Tata Kelola Guru di Bawah Pemerintah Pusat" yang diselenggarakan Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah distribusi yang belum merata. Terjadi surplus jumlah guru di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan lain-lain. Sementara, di daerah tertentu justru mengalami defisit guru yang cukup serius.

Di sisi lain pascadesentralisasi, tidak semua pemerintah daerah siap, serius dan profesional dalam mengelola urusan guru.  Termasuk belum cukup serius dalam melakukan distribusi dan pemerataan guru.

"Ini tinggal distribusinya saja yang diatur," terang Ferdiansyah.

Ferdiansyah menegaskan, terkadang distribusi guru juga terkendala penolakan dari kalangan guru itu sendiri saat akan dimutasi ke daerah lain.  Untuk itu, kata Ferdiansyah, seharusnya mutasi guru dilakukan tanpa kompromi. 

"Sebagai guru PNS, harusnya siap ditempatkan di mana saja, kalau enggakmau ya berhenti saja jadi guru PNS," tegas Ferdiansyah.

Terbentur Otda

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia (PGRI), Muhammad Usman Tonda  mengatakan, sulitnya upaya pemerataan kualitas maupun kuantitas guru salah satunya karena terbentur otonomi pendidikan. Kebijakan pengambilan keputusan di sektor pendidikan ada di tangan pemerintah daerah. Termasuk penyebaran guru.

"Lemahnya koordinasi baik dari Kementerian Pendidikan maupun dari Dinas Pendidikan sehingga sering terjadi missing link," jelas Usman.

Begitupun di sektor pendanaan pendidikan. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2003, hanya 30 persen kabupaten/kota yang dapat menikmati proporsi dana alokasi umum (DAU) per kapita dengan baik, sehingga APBD-nya dapat membiayai pendidikan di daerahnya dengan baik pula.  Sementara daerah lainya mendapatkan DAU terbatas, ditambah dengan PAD-nya juga kecil, sehingga dana pendidikan yang harus disediakan melalui APBD sangat terbatas.

"Bahkan sebagian hanya cukup untuk sekedar menggaji guru," ucapnya.

PGRI berpandangan urusan pendidikan mendesak untuk kembali tersentralisasi di bawah kendali pemerintah pusat. Sebab pendidikan merupakan instrumen pemersatu bangsa, oleh karena itu harus dipegang Pemerintah pusat. Adapun kewenangan di daerah hanya bersifat administratif.

"PGRI setuju dengan penarikan kewenangan pengelolaan guru dan tenaga pendidikan  ke pemerintah pusat," pungkasnya.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id