Seorang guru tengah mengajar murid di muka kelas, MI/Gino Hadi.
Seorang guru tengah mengajar murid di muka kelas, MI/Gino Hadi.

Belum Ada Terobosan Perbaikan Kualitas Guru

Pendidikan guru Kabinet Jokowi-Maruf
Muhammad Syahrul Ramadhan • 10 Januari 2020 15:22
Jakarta: Belum adanya terobosan untuk mengurai benang kusut persoalan guru, utamanya upaya perbaikan kompetensi guru menjadi sorotan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) jelang 100 hari kerja Kabinet Indonesia Maju di bidang pendidikan. Padahal guru merupakan kunci kesuksesan program 'Merdeka Belajar' yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.
 
Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Satriwan Salim mengatakan, persoalan kompetensi guru di Indonesia terlalu ruwet. Bukan hanya soal nilai kompetensi guru yang berdasarkan Ujian Kompetensi Guru (UKG) pada 2015 yang hasilnya di bawah standar, yakni rata-rata nasional 55.
 
Tapi juga persoalan pada 'pabrik guru' itu sendiri, yakni Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang tidak menghasilkan guru-guru berkualitas karena banyak kampus yang akreditasinya rendah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pertanyaannya apa strategi pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru ini, apa strategi besarnya. Persoalan guru bukan hanya nilai yang rendah itu. Permasalahan guru sangat complicated. Mulai dari hulu sampai hilir," kata Satriwan saat dihubungi Medcom.id, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020.
 
Menurutnya, Nadiem saat ini harus bergerak cepat untuk memperbaiki hulu perbaikan kualitas guru, yakni LPTK. Harusnya, kata Satriwan, LPTK yang akreditasinya rendah ditertibkan dan fokus kepada yang sudah baik akreditasinya.
 
"FKIP yang berdiri seperti cendawan di musim hujan itu meluluskan lulusan yang tidak qualified, itu yang mendidik anak-anak kita, karena itu harus ditertibkan LPTK yang nilainya rendah," tegasnya.
 
Kemudian di hilirnya, juga belum menjadi atensi Mendikbud. Mulai dari guru mengajar, kualitas, kompetensi yang masih rendah, lalu belum meratanya guru ASN, juga perlindungan guru.
 
"Termasuk revisi UU Guru dan Dosen. Ini menjadi catatan, kami belum mendengar Menteri Pendidikan apa rencana besarnya terkait revisi UU Sisdiknas, Guru dan Dosen, belum ada rencana besar," ujarnya.
 
Teranyar, Nadiem memang belum mengeluarkan terobosan lagi setelah empat program 'Merdeka Belajar'. Empat program itu yakni, perubahan Ujian Nasional (UN) pada 2021 menjadi Ujian Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter, mengembalikan ujian sekolah seratus persen ke tangan sekolah.
 
Lalu penambahan kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis Zonasi untuk jalur prestasi menjadi maksimal 30 persen dan zonasi murni menjadi minimal 50 persen. Selain itu, perampingan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang cukup satu lembar.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif