Hal itu telah dibahas dalam pertemuan antara Gus Ipul dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 16 November 2026.
“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata Gus Ipul dikutip dari laman kemensos.go.id, Selasa, 17 November 2026.
Gus Ipul mengatakan untuk merealisasikan rencana tersebut akan dilakukan koordinasi lebih lanjut terkait kesiapan administrasi dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan Universitas Indonesia.
“Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” ujar dia.
Dia berharap proses koordinasi dan penyusunan PKS antara Pemprov DKI Jakarta dan UI dapat berjalan lancar dan cepat. Sehingga, pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan.
Baca Juga :
Kisah Citra Siswi Sekolah Rakyat yang Nyaris Putus Sekolah, Di-notice Presiden di Sidang MPR
“Nanti kita ke sana mengecek tempatnya, setelah itu PKS. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun,” ungkap dia.
Pertemuan tersebut juga membahas rencana perluasan lahan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 DKI Jakarta. Dalam rencana tersebut, fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta akan direlokasi sehingga lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Berikutnya, khusus Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan, Margaguna, rencananya akan dilakukan perluasan untuk mendukung penyelenggaraannya,” kata Gus Ipul.
Di bidang perlindungan sosial, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta juga menyepakati kolaborasi dalam pemutakhiran data serta perluasan registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) melalui Perlinsos Digital. Kolaborasi tersebut akan direalisasikan melalui deklarasi Perlinsos di DKI Jakarta dengan melibatkan pengurus RT/RW, lurah, camat, serta pilar-pilar sosial.
Mereka akan berperan sebagai relawan Agen Perlinsos untuk membantu proses pemutakhiran data dan registrasi ulang bansos secara digital. Selain itu, pertemuan juga membahas rencana pelaksanaan uji coba (piloting) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan.
Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas agar memperoleh akses pelayanan publik yang lebih mudah, terjangkau, dan setara, khususnya di bidang transportasi dan kesehatan.