"Data BKN tahun 2018 kelompok masyarakat yang banyak menyebarkan berita-berita yang berkonten hoaks adalah guru," kata Satriwan kepada Medcom.id, Jumat, 21 Mei 2021.
Menurutnya, jika pemerintah ingin memberikan literasi digital, maka dapat dimulai dari guru. Sebab, jika literasi digital guru belum dibenahi, tak heran jika banyak pelajar tersandung Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Seperti pada kasus terbaru, seorang siswi SMA di Bengkulu, MS, mesti dikeluarkan oleh sekolahnya karena menghina Palestina melalui video TikTok. Guru harus mampu membimbing siswa agar bijak bermedia sosial.
"Kalau guru tidak mampu menerima, menyaring dan menyebarluaskan informasi yang baik dan benar berdasarkan UU ITE, kita tidak usah kaget ketika ada anak didik kita yang seperti ini," jelasnya.
Baca: Kasus Siswi MS Cerminan Gagalnya Literasi Digital di Kurikulum Pendidikan
Selain sekolah, pemberian literasi digital juga menjadi tanggung jawab orang tua di rumah. Bagi Satriwan, apa yang terjadi pada MS bukanlah akibat kesalahan pribadi, melainkan akumulasi dari minimnya literasi digital dan perhatian lingkungan.
"Jadi saya tidak bisa menyalahkan anak ini 100 persen, karena ada tanggung jawab sekolah dan ada tanggung jawab keluarga dalam memberikan pendidikan," tutup dia.
Kini, MS telah dikeluarkan dari sekolahnya. MS diminta mencari sekolah baru untuk melanjutkan studinya.
MS mengunggah video di TikTok berdurasi delapan detik. Video MS yang menyebut Palestina dengan kalimat tak pantas itu telah dihapus. Pernyataan MS banyak menjadi sorotan sekaligus mendapat kecaman dari warganet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
