Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mempertanyakan efektifitas program pengiriman laptop tersebut. Pasalnya lebih dari 56 ribu sekolah tidak memiliki listrik dan internet.
"Data Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebutkan 56 ribu sekolah tidak ada listrik, tidak ada internet, makanya kami mempertanyakan program digitalisasi pendidikan dengan cara pengiriman laptop," kata Satriwan dalam siaran Youtube Hipper 4.0 Indonesia, Selasa, 27 Juli 2021.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Dia mempertanyakan bagaimana nasib laptop yang bakal dikirimkan tersebut. Sebab infrastruktur laptop itu tak bakal berguna jika tak ada listrik dan internet.
"Kalau laptop itu dikirim tapi sekolahnya itu tidak memiliki listrik internet terus buat apa itu laptop. Apalagi kalau gurunya tidak diberi upscaling untu menggunakan moda digital tadi," jelasnya.
Baca: P2G Sebut Anggaran AN Sebaiknya untuk Perbaiki Kualitas PJJ
Karena kejadian tersebut, kata Satriwan sudah pernah terjadi. Di mana pada kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Papua kiriman komputer malah ditaruh di gudang.
"Karena sudah ada di masa sebelummnya di Papua kajian LIPI di beberapa kabupaten dikirimi komputer itu digudangkan ya karena tidak ada listrik. Ini kan memngulang hal yang sama," tutupnya.
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mendorong digitalisasi sekolah. Targetnya, pembelian 240 ribu laptop untuk sekolah di seluruh jenjang.
"Pemerintah mengalokasikan Rp2,4 triliun untuk dana alokasi khusus Pendidikan tahun 2021 di tingkat provinsi kabupaten dan kota untuk pembelian 240 ribu laptop," kata Nadiem dalam konferensi pers virtual Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Sektor Pendidikan, Kamis 22 Juli 2021.
