Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 41,75 persen lansia di Indonesia berada dalam kelompok rumah tangga dengan distribusi pengeluaran 40 persen terbawah. Hal ini membuat lansia terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kerentanan ekonomi.
Kondisi ini diperparah oleh absennya sistem perlindungan pensiun yang inklusif. Hal ini membuat hanya lima persen lansia yang mampu menopang hidup secara mandiri dari dana pensiun mereka.
Ekonom Universitas Gadjah Mada, Eddy Junarsin, merekomendasikan perbaikan sistem jaminan hari tua di Indonesia. Ia menyampaikan kurang besarnya potongan gaji untuk pensiun menjadi salah satu penyebab kurangnya dana pensiun bagi para pekerja.
Saat ini, potongan gaji untuk jaminan hari tua hanya 1 persen, ditambah kontribusi dari perusahaan sebanyak 2 persen dari gaji kotor. Sebaiknya, potongan gaji pekerja untuk jaminan hari tua sebesar 5-6 persen, dengan tambahan kontribusi perusahaan 8-9 persen dari gaji kotor.
“Angka yang memadai sekitar 14-15 persen dari gaji kotor walau itu pun kemungkinan masih pas-pasan di kemudian hari, tetapi tetap lebih baik daripada sistem sekarang,” ujar Eddy dikutip dari laman ugm.ac.id, Jumat, 12 Juni 2026.
Eddy mengatakan angka pemotongan gaji ini menjadi tantangan serius bagi pengusaha atau pekerja informal. Sebab, tanpa Dana Pensiun Pemberi Kerja (sistem pemotongan otomatis dari pemberi kerja) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan, kelompok ini dituntut memiliki kedisiplinan finansial yang lebih tinggi.
Dia menyarankan bagi para wirausahawan dan pekerja nonformal mengalokasikan minimal 10-20 persen pendapatan untuk tabungan atau investasi yang dapat berguna di masa mendatang. “Sebaiknya wirausaha dan pekerja informal menyisihkan 10-20 persen untuk tabungan hari tua atau investasi,” ujar dia.
Eddy mengatakan terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan ekonomi lansia di Indonesia. Pemerintah perlu merevisi peraturan untuk pemotongan dana pensiun dari 1 persen menjadi 5-6 persen dari gaji kotor atas pekerja dan dari 2 persen menjadi 8-9 persen gaji kotor dari kontribusi perusahaan pemberi kerja.
Sehingga, dana pensiun yang dimiliki cukup untuk menunjang hari tua. Selain itu, memperbanyak klinik atau rumah perawatan orang tua yang sangat berguna bagi pensiunan pada usia rentan.
Pemerintah juga dapat memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah bagi pensiunan agar dapat digunakan untuk membuka usaha setelahnya. Hal lain yang dapat dilakukan adalah menghapuskan usia pensiun pasti/wajib pekerja sehingga setiap orang bisa memilih masa pensiun masing-masing.
“Apabila pemerintah dapat menjalankan langkah tersebut, pekerja akan sangat terbantu dalam menghadapi usia rentan mendatang dengan menikmati hasil kerja yang dilakukan di usia produktif,” kata dia.
Eddy menilai pembenahan jaminan hari tua dapat menjadi kunci utama memutus rantai sandwich generation yang selama ini menyiksa aspek finansial generasi muda Indonesia. Beban hidup para pensiunan di masa depan diharapkan tidak lagi menjadi tanggungan anak-cucu mereka melalui sistem pensiun yang kuat dan intervensi kebijakan pemerintah.
“Sandwich generation itu sangat menyiksa. Apabila kebijakan pemerintah dan perusahaan diperbaiki, niscaya itu dapat membantu para pensiunan serta membantu generasi berikutnya," tegas dia.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
