"Ini tentu sasarannya justru desil yang antara menengah dan yang ke miskin," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Warsito, dalam Forum Merdeka Barat 9, Senin, 18 Maret 2024.
Warsito mengungkapkan pemilihan kelas menengah sebagai penerima berdasarkan hitungan masyarakat yang telah menerima Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K). Penerima KIP-K didasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelompokkan dengan sebutan desil.
Terdapat empat desil penerima KIP-K. yakni Kelompok rumah tangga yang masuk dalam kelompok kesejahteraan 1-10 persen, 11-20 persen, 21-30 persen, 31-40 persen.
"Jadi, kalau kita kelompokkan (sasaran penerima student loan tidak ada di kelompok tersebut) justru sejatinya mereka yang kesulitan. Kenapa? Karena mau masuk kategori yang miskin untuk mendapatkan KIP kuliah itu tidak masuk kriteria. Tetapi ketika untuk mau kuliah mereka merasakan kesulitan," beber dia.
Warsito menyebut rancangan bantuan pembiayaan ini tak lepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi. Saat ini, APK pendidikan tinggi masih di bawah 40 persen.
"Mau tidak mau pemerintah akan akselerasi untuk bagaimana tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas, APK pendidikan tinggi kita ini meningkat sebagaimana negara-negara ASEAN yang lain," ujar dia.
| Baca juga: Wacana Student Loan, Lulusan Bisa Kembalikan Uang Kuliah Setelah Dapat Kerja |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
