Rakornas Implementasi Pendidikan Antikorupsi bersama empat menteri di Jakarta, Kemenristekdikti/Humas.
Rakornas Implementasi Pendidikan Antikorupsi bersama empat menteri di Jakarta, Kemenristekdikti/Humas.

KPK Dorong Pendidikan Antikorupsi Lebih Konkrit

Pendidikan pendidikan
Intan Yunelia • 11 Desember 2018 19:59
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong institusi pendidikan untuk lebih konkrit dalam menerapkan pendidikan antikorupsi.
 
Ketua KPK, Agus Rahardjo menambahkan, pendidikan antikorupsi bukan hanya terkait siswanya saja. Namun juga guru, dosen, pegawai sekolah dan sivitas akademika yang dalam hal ini keseluruhan tata kelola perguruan tinggi harus secara konkrit mengedepankan pencegahan korupsi.
 
Menurut Agus, pembelajaran antikorupsi dalam bentuk konkrit sudah mulai dilakukan di beberapa perguruan tinggi. Salah satunya di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia berharap institusi pendidikan di semua jenjang akan ikut menerapkan hal yang sama, karena terjadinya revolusi mental harus dimulai dari dunia pendidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Di ITBAda komunitas dosennya, ada kebijakannya. Misal jika ada murid yang melakukan nyontek akan diskors satu semester. Bahkan di (Universitas Bina Nusantara) Binus, itu menyatakan jika ada alumninya yang korupsi maka ijazahnya akan ditarik,” sebut Agus?dalam sambutannya pada Rakornas Pendidikan Antikorupsi 2018 di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa 11 Desember 2018.
 
Dalam kesempatan yang sama,Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menggandeng
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir,Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, dan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin menandatangai komitmen dalam implementasi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
 
Baca:Pimpinan Perguruan Tinggi Wajib Laporkan LHKPN
 
Implementasi ini diwujudkan dengan kebijakan dari kementerian terkait pada Pendidikan antikorupsi pada kurikulum pendidikan di Indonesia. Hal ini sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi dengan mendorong impelementasi pendidikan antikorupsi di setiap jenjang.
 
Nasir dalam hal ini menilai adanya Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) di perguruan tinggi belum lah cukup. Pembelajaran antikorupsi ke depannya akan direncanakan masuk ke dalam MKDU (Mata kuliah dasar umum).
 
“Kami inginkan di-blended dalam mata kuliah MKDU bersama mata kuliah wawasan kebangsaan negara,” kata Nasir.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi