Jakarta: Perjalanan dunia pendidikan sepanjang 2025 akan turut memengaruhi kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan Indonesia di masa depan. Untuk itu, evaluasi yang di setiap tahunnya menjadi penting sebagai pijakan untuk menuju pendidikan nasional yang lebih baik.
Komisi X DPR sebagai mitra strategis kementerian yang mengurus bidang pendidikan turut menyoroti perjalanan kebijakan pendidikan di sepanjangn 2025. Banyak program strategis di bidang pendidikan yang dijalankan, meski begitu banyak juga catatan yang masih perlu diperhatikan.
Program-program tersebut antara lain Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Bidang Pendidikan. PHTC di bidang pendidikan sebagai langkah percepatan peningkatan mutu pembelajaran. Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mengatakan sepanjang 2025 penguatan akses pendidikan sekaligus pendukung kesehatan dan kesiapan belajar murid sangat baik.
Hal ini didukung oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Selain itu ada peningkatan kesejahteraan guru ASN dan non ASN melalui penataan tunjangan dan insentif serta upaya penanganan dan pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana," kata Hetifah kepada Medcom.id, Senin 29 Desember 2025.
Menurut Hetifah, capaian-capaian itu secara data kuantitatif cukup baik. Artinya secara jumlah, terdapat data yang menonjol.
"Pelaksanaan PHTC sepanjang tahun 2025 menunjukkan capaian kuantitatif yang cukup baik, khususnya pada program revitalisasi sekolah. Target awal revitalisasi lebih dari 12.800 satuan pendidikan berhasil terlampaui menjadi lebih dari 16.600," ungkap dia.
Sementara itu, capaian digitalisasi pembelajaran mencapai sekitar 124.000 unit dari target distribusi sekitar 288.800 unit Interactive Flat Panel (IFP). Dari sisi kualitas, program SMA Unggul Garuda telah memiliki 16 unit operasional dan menetapkan 12 sekolah sebagai percontohan berstandar internasional.
Secara kuantitas, memang capaian cukup baik. Namun, apakah program tersebut berjalan sesuai dengan kualitas yang diharapkan?
Hetifah pun menjadikan capaian kualitas sebagai peer pemerintah di tahun 2025. Ia berharap terjadi transisi kebijakan dari sekadar capaian menuju peningkatan kualitas.
"Komisi X DPR RI berharap terjadi transisi kebijakan dari sekadar pencapaian infrastruktur menuju peningkatan kualitas dan pemerataan yang lebih substantif," ungkap dia.
Ia mencontohkan, misalnya program digitalisasi fokus kebijakan perlu bergeser dari distribusi perangkat menuju peningkatan kompetensi guru. Termasuk juga peningkatan kualitas konten pembelajaran di platform Rumah Pendidikan.
Sementara itu, pengembangan SMA Unggul Garuda diharapkan tidak hanya terbatas pada sekolah percontohan. Tetapi diperluas melalui pembangunan sekolah baru di berbagai wilayah.
"Hal ini kita harapkan semakin menguat terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
