Guru sedang mengajar di muka kelas. Foto: MI/Barry Fathahillah
Guru sedang mengajar di muka kelas. Foto: MI/Barry Fathahillah

RUU Sisdiknas

P2G: Aneh, Bahasa Asing Masuk 'Muatan Wajib' Tapi Mapel Sejarah Jadi 'Pilihan'

Citra Larasati • 13 Maret 2022 20:28
Jakarta:  Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memasukkan mata pelajaran Sejarah ke dalam 'muatan wajib' dan 'mata pelajaran wajib' dalam struktur kurikulum nasional.  Poin terkait mata pelajaran Sejarah itu terdapat di dalam pasal 93 RUU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) yang saat ini tengah disusun Kemendikbudristek dan disebut masih dalam tahap perencanaan.
 
“P2G tetap berharap agar mata pelajaran Sejarah masuk dalam ‘muatan wajib’ dan ‘mata pelajaran wajib’ dalam struktur kurikulum nasional, artinya pasal 93 mesti direvisi. Masak Bahasa Asing masuk muatan wajib, pelajaran Sejarah tidak, hanya dijadikan pelajaran pilihan, ini kan aneh?,” kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 13 Maret 2022.
 
Menurut Iman yang juga guru mata pelajaran Sejarah ini, urgensi pelajaran Sejarah pernah disampaikan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim.  Nadiem di Konferensi Nasional Sejarah XI, Jakarta 8 November 2021 lalu menyebut sejarah juga harus diwariskan kepada generasi muda dan generasi selanjutnya, karena mereka akan melanjutkan estafet pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Melalui Konferensi Nasional Sejarah XI dapat dirumuskan strategi Pendidikan Sejarah yang sesuai dengan perkembangan zaman dan metode pengembangan ilmu sejarah yang mampu membawa bangsa Indonesia melompat ke masa depan.
 
Untuk itu demi perbaikan kualitas pendidikan nasional ke depan, P2G masih berharap Kemendikbudristek terus membuka ruang dialog yang terbuka, jujur, dan partisipatif bersama semua stakeholder pendidikan dalam penyusunan RUU Sisdiknas. Jangan terburu-buru mengesahkannya menjadi UU.
 
Baca juga:  RUU Sisdiknas, Kemendikbudristek Dinilai Gagal Paham Membedakan Hak dan Kewajiban Negara
 
"Seperti nasihat orang tua di zaman dulu: 'Ojo kesusu, ojo grusa grusu, mengko mundhak kleru (Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, nanti malah keliru)'. Jangan sampai Kemendikbudristek dan DPR berlindung di balik alasan pandemi, secepat kilat sehingga proses pembahasan RUU ini bernasib seperti RUU Cipta Kerja atau UU IKN," tegas Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim.
 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif