10 Kementerian Terbaik di Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kemendikdasmen Teratas

Jakarta:  IndoStrategi, sebuah lembaga riset independen, merilis laporan evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah genap berjalan selama satu tahun sejak dilantik pada Oktober 2024. Kinerja pemerintahan secara nasional berada pada kategori sedang (3,07).
 
Pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai stabil dengan sejumlah capaian awal yang positif seperti bidang pemberantasan korupsi yang mendapat penilaian sedang menuju baik (3,50). Tampaknya publik masih menantikan inovasi dan gebrakan kebijakan dalam bidang yang lain seperti stabilitas harga penegakan hukum dan HAM, dan penciptaan lapangan kerja, yang masing-masing mendapatkan skor 3.00, 2.93, dan 265 atau kategori penilaian kinerja sedang.
 
Publik mengapresiasi keberanian pemerintah melakukan pergantian anggota kabinet dan tindakan tegas pimpinan partai politik yang menonaktifkan beberapa DPR yang dianggap tidak aspiratif dan empatik pada aspirasi rakyat. Di sisi lain, publik masih menunggu realisasi lain dari tuntutan “17+8”.

Hal yang sama juga berlaku untuk bidang Stabilitas Politik dan Keamanan (3.16), Demokrasi dan Kebebasan (3.14), Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (3.12), Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (3.09), dan Stabilitas Harga Barang (3.00).  Program unggulan seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (3,42), Sekolah Rakyat (3,13), dan Sekolah Unggul Garuda (3,00), Koperasi Merah Putih (2,77), dan Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (2,69) mendapat respons cukup baik.
 
Publik menilai bahwa program-program tersebut pada dasarnya baik, karena masih berada di tahap awal.  Publik menantikan tindak lanjut pelaksanaan program tersebut, sehingga memiliki kelembagaan yang kuat, dan dikelola secara profesional oleh tenaga-tenaga yang ahli di bidangnya.
 
Program Makan Bergizi Gratis (2,68) sebenarnya mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai sangat membantu terutama untuk mereka yang kurang miskin dan kurang mampu. Program yang tidak asing di negara maju tersebut memiliki gagasan baik untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.
 
Namun yang perlu dilakukan adalah perbaikan tata kelola dengan melibatkan partisipasi aktif sekolah dalam penyediaan makanan dan kontribusi masyarakat untuk meringankan beban keuangan, sehingga tidak ditanggung sepenuhnya oleh APBN. 

Metode Penelitian

Data penelitian diperoleh dari 424 narasumber yang dipilih secara purposif di 34 provinsi.  Pemilihan dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan minimal sarjana strata satu (S1) dan memiliki pekerjaan tetap seperti aktivis, guru, dosen, karyawan pemerintah maupun swasta, serta pengusaha. Termasuk juga mereka yang sedang menempuh studi strata dua (S2) dan strata tiga (S3).
 
Selain wawancara narasumber, riset ini juga menggunakan sumber berita daring dan luring, dokumen resmi pemerintah, serta analisis para pengamat dan akademisi. Waktu pelaksanaan riset adalah dari awal September hingga 13 Oktober 2025.

10 Kementerian dengan skor kinerja tertinggi

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (3,35)
2. Kementerian Luar Negeri (3,32)
3. Kementerian Agama (3,26)
4. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22)
5. Kementerian Pertanian (3,21)
6. Kementerian Keuangan (3,15)
7. Kementerian Dalam Negeri (3,14)
8. Kementerian Pertahanan (3,13)
9. Kementerian Kehutanan (3,08)
10. Kementerian Investasi dan Hilirisasi (3,08).

Di sisi lain, terdapat 5 kementerian dengan skor penilaian sedang tetapi di bawah angka 3.0, sehingga perlu meningkatkan kinerjanya.

5 Kementerian dengan skor sedang:

1. Kementerian Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81)
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (2,81)
3. Kementerian Hak Asasi Manusia (2,79)
4. Kementerian Perumahan dan Kawan Permukiman (2,77)
5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2,74).

Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal. Jika diamati, terdapat pola umum yang menunjukkan bahwa kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik.
 
Dengan usia kabinet yang masih berumur satu tahun, ada indikasi bahwa kabinet masih dalam fase konsolidasi. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan reformasi struktural, meningkatkan koordinasi antar Kementerian dan kelembagaan, dan meningkatkan transparansi dan terbuka terhadap pengawasan dari masyarakat, dan kreatif dalam mencari berbagai inovasi kebijakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang tinggi.
 
Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman mengatakan, pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan. Jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian.
 
Apalagi pemerintahan tersebut memiliki ambisi yang besar dalam berbagai bidang, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Untuk itu menurut Ali, publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar.
 
"Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras. Semoga tahun kedua mulai menampakkan hasil dari apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Ali.
 
Sementara itu, Managing Director IndoStrategi, Visna Vulovik, menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. “Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan secara aktif memberikan masukan,” ujar Visna.
 

Baca juga:  Asyik! Pemerintah Tambah Kuota Program Magang Nasional Jadi 100 Ribu hingga Akhir Tahun

Secara umum, kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik. Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal, tetapi kurang progresif dalam reformasi struktural.
 
IndoStrategi menilai bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran perlu menjadikan tahun kedua sebagai momentum perbaikan tata kelola dan penguatan arah kebijakan nasional. Karena itu, lembaga ini mengajukan delapan rekomendasi strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan di berbagai sektor, yakni sebagai berikut:

1. Pertama, perkuat koordinasi lintas kementerian dan atasi tumpang tindih kebijakan
2. Kedua, perbaikan tata kelola hukum dan HAM, terutama dalam penyelesaian kasus pelanggaran masa lalu dan penegakan hukum antikorupsi
3. Ketiga, pastikan reformasi birokrasi berjalan konsisten, bukan hanya kosmetik
4. Keempat, dorong penciptaan lapangan kerja nyata dan reformasi kebijakan ketenagakerjaan.
5. Kelima, tingkatkan transparansi anggaran dan komunikasi publik, terutama di kementerian teknis.
6. Keenam, tegaskan netralitas Polri dan TNI, serta perkuat supremasi sipil
7. Ketujuh, fokus pada pemerataan pembangunan daerah dan desa agar pertumbuhan lebih inklusif
8. Kedelapan, konsisten menjalankan program sosial seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis dengan pendekatan berbasis data dan akuntabilitas.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id