"Bentuk semacam departemen percepatan pengendalian penyakit di bawah Presiden langsung dan harus jadi bagian dari sistem pemerintahan," kata Pandu saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021.
Ia mengatakan pusat pengendalian dan pencegahan penyakit di Indonesia perlu diperkuat perannya melalui regulasi. Serta, diatur dalam undang-undang hingga memiliki pertanggungjawaban keuangan yang dikelola secara terbuka.
"Indonesia perlu membangun sistem kesehatan yang kuat supaya siap menghadapi pandemi. Sekarang kita tidak bangun sistem," ujarnya.
Pandu mengatakan kehadiran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) merupakan wadah kepanitiaan yang bersifat sementara yang khusus menangani pandemi covid-19.
Baca: Pengurusan Izin Operasional Madrasah Kini Sepenuhnya Berbasis Digital
"Kalau masih kepanitiaan, nanti setelah selesai, panitia bubar. Ilmu pengetahuan dan pengalaman selama menangani pandemi hilang juga," katanya.
Ia mengatakan sejumlah negara maju di dunia telah lebih siap menghadapi pandemi covid-19 melalui peran pusat pengendalian dan pencegahan penyakit di negara masing-masing. Contohnya, di Amerika Serikat dengan Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Tiongkok dengan China Central Depository & Clearing (CCDC).
"Negara-negara yang sudah siap, saat ini lebih bagus merespons pandemi dan sudah jalan sistemnya," ungkapnya.
Menurut dia, pemerintah perlu mereaktivasi seluruh kementerian maupun lembaga agar memiliki kesiapan yang lebih matang dan terintegrasi dalam menghadapi kemunculan wabah berikutnya.
"Pandemi ini mengubah gaya hidup semuanya, pelayanan kesehatan diubah. Pandemi yang akan datang akan jauh lebih dekat," ungkap Pandu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
