Ilustrasi. Foto: MI
Ilustrasi. Foto: MI

P2G Kritisi Webinar Berjudul 'Jurus Jitu Lulus Asesmen Nasional'

Pendidikan Ujian Nasional Kebijakan pendidikan Asesmen Kompetensi Minimum
Ilham Pratama Putra • 03 November 2020 15:40
Jakarta:  Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan Guru (P2G), Satriwan Salim meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghentikan meluasnya potensi keliru paham konsep Asesmen Nasional yang kerap dianggap sama saja dengan Ujian Nasional. Selama ini beredar anggapan, bahwa AN dan UN adalah dua alat seleksi yang sama-sama berpengaruh pada nilai dan kelulusan siswa.
 
Pernyataan ini disampaikan Satriwan setelah menemukan poster webinar yang diinisiasi salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan yang berjudul 'Jurus Jitu Lulus Asesmen Nasional'.  Padahal selama ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim berkali-kali menegaskan, bahwa AN berbeda dengan UN, sehingga tidak butuh persiapan khusus apapun untuk menghadapi AN. 
 
"Ketika Kemendikbud menetapkan pelaksanaan Asesmen Nasional pada Maret 2021, Mas Nadiem menjelaskan ke publik bahwa tak perlu persiapan khusus bagi sekolah, guru, siswa, maupun orang tua dalam menghadapi AN atau AKM ini," kata Satriwan, Selasa, 3 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun keberadaan webinar tersebut justru mempertajam kebingungan publik soal Asesmen Nasional. "P2G justru menemukan praktik-praktik bisnis dengan menjual kata 'lulus AN' dalam webinar tersebut," kata Satriwan.
 
Baca juga:  Kemendikbud Minta Semua Pihak Kolaborasi Ringankan Beban Belajar Anak
 
Poster itu pun, tengah ramai diperbincangkan sejumlah kalangan, utamanya para aktivis pendidikan. Terlebih lagi, kata Satriwan, sejumlah pendidik di lembaga pendidikan yang menggelar webinar itu selama ini memiliki relasi yang cukup kuat dengan tim-tim think-thank Kemendikbud.
 
Satriwan meminta Nadiem untuk segera turun tangan mengantisipasi munculnya kesalahpahaman publik akibat webinar-webinar tersebut. Jika dibiarkan, menurut Satriwan, maka masyarakat akan percaya jika AN tetap membutuhkan kiat khusus dan harus dilewati para siswa untuk mencapai kelulusan.
 
"Jika Mas Nadiem tak turun langsung menghentikan praktik-ptaktik 'Jualan Lulus AN' seperti di atas, maka Mas Nadiem berpotensi bersikap inkonsisten dengan kebijakannya. Mas Nadiem justru mengembalikan pendidikan nasional seperti era Rezim UN dulu. Semoga Mas Nadiem membenahi praktik-praktik bisnis pendidikan yang manipulatif tersebut," kata Satriwan.
 
Lebih lanjut, Satriwan menegaskan, jika secara regulasi AN bukanlah penentu kelulusan siswa. Praktik penyelenggaraan AN bukan seperti menilai siswa saat menjalankan UN.
 
Karena itulah praktik jualan 'Lulus AN' ini akan membuyarkan persepsi masyarakat. Terlebih saat ini masyarakat belum paham secara menyeluruh apa itu AN.
 
Menurut Satriwan, bisnis model ini bakal memanfaatkan persepsi publik, baik dari kalangan guru, siswa, orang tua yang belum paham seutuhnya tentang AN yang sejatinya berbeda dari UN. Harusnya tak ada lembaga yang melakukan praktik bisnis di dunia pendidikan.
 
"UN dulu itu menjadi beban siswa, guru, dan orang tua ya karena model-model bisnis pendidikan seperti di atas. Jualan kata LULUS AN atau UN untuk bisnis pendidikan. Bahaya jika (kebijakan) pendidikan dibisniskan seperti ini," tambah dia.
 
Praktik-praktik seperti ini menjadi faktor yang membuat pendidikan Indonesia semakin buruk dan terjatuh. Siswa hanya dijadikan objek ujian dan pendidikan berorientasi untuk pengetahuan saja.
 
"Bagaimana cara agar siswa 'lulus' ujian AN dengan menjual praktik atau cara-cara pintas menjawab soal. Karakter makin dipinggirkan. Penguatan nilai-nilai bukan lagi prioritas sekolah. Prioritas sekolah lebih dominan kepada bagaimana caranya agar sekolah mendapatkan Nilai AN (dulu UN) yang tinggi," pungkas Satriwan.

 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif