Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Arief Anshory Yusuf. DOK Unpad
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Arief Anshory Yusuf. DOK Unpad

Pemerintah Diingatkan Tak Buru-Buru Matikan KA Argo Parahyangan Saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi

Renatha Swasty • 07 Desember 2022 16:38
Jakarta: Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditargetkan mulai beroperasi dan digunakan masyarakat pada pertengahan 2023. Berbagai wacana untuk menarik penumpang kereta cepat mulai muncul, salah satunya menutup operasional KA Argo Parahyangan.
 
Wacana ini sontak menuai pro dan kontra. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Arief Anshory Yusuf mengingatkan pemerintah jangan terburu-buru mematikan operasional KA Argo Parahyangan saat kereta cepat Jakarta-Bandung beroperasi.
 
“Biarkan konsumen memilih dahulu kereta cepat atau Argo Parahyangan. Bila betul nanti kereta cepat lebih baik (dari kecepatan, praktikalitas, dan keterjangkauan), maka konsumen akan beralih secara alamiah. Jangan terburu-buru kalau belum jelas terbukti. Kebijakan jangan hanya dibikin berbasis asumsi,” kata Arief dikutip dari laman unpad.ac.id, Rabu, 7 Desember 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Arief menilai layanan kereta cepat dan Argo Parahyangan tidak persis sama dan ada heterogeneitas dalam kebutuhan konsumen pengguna. Argo Parahyangan memberikan transportasi dari pusat kota ke pusat kota, dalam hal ini dari Stasiun Bandung ke Stasiun Gambir, tanpa harus transit menggunakan moda transportasi pengumpan (feeder).
 
Dia menyebut bila pemerintah tetap memaksakan menutup layanan Argo Parahyangan, secara ekonomi sangat mungkin akan banyak segmen penumpang beralih ke moda transportasi lain, salah satunya angkutan shuttle bus. Arief menilai menutup layanan Argo Parahyangan yang mampu mengangkut 8.000 penumpang per hari untuk beralih ke layanan kereta cepat dengan target angkut 30.000 penumpang per hari bukan solusi baik.
 
Ketua Dewan Profesor Unpad tersebut menjelaskan sebagai monopoli jasa perkeretaapian di Indonesia, pemerintah melalui PT KAI perlu mementingkan kepentingan konsumen ketimbang pemilik modal. Dia menyebut menghilangkan Argo Parahyangan akan berpotensi menyengsarakan konsumen.
 
“Monopoli yang terjadi secara alami seperti jasa kereta api ini perlu diregulasi atau dikelola monopolinya oleh negara agar kepentingan konsumen terjaga. Tetapi kalau pengelolaan monopoli ini malah mengabaikan kepentingan konsumen ini jadi regulasi monopoli salah kaprah. Kalau struktur pasarnya ada pesaing, masyarakat akan punya alternatif. Tetapi ini ‘kan tidak,” tegas dia.
 
Arief menuturkan alternatif solusi yang bisa dilakukan salah satunya meningkatkan aksesibilitas kereta cepat dan meningkatkan efisiensi dan kenyaman dari transportasi pengumpan agar penumpang dapat beralih alamiah ke kereta cepat.
 
“Pastikan agar waktu tempuh point-to-point jauh lebih cepat daripada Argo. Misalnya, feeder-nya harus super efisien dan memberikan kenyamanan pada penumpang, sehingga penumpang punya pilihan tanpa perlu mematikan alternatif moda lain,” tutur dia.
 
Arief mengatakan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga jangan sampai menjadi de-development. De-development merupakan pembangunan yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
Dia menyebut dampak utama de-development adalah kesejahteraan masyarakat stagnan bahkan berkurang meski pembangunan infrastruktur dilakukan. “Atas nama pembangunan seolah-olah ada pembangunan infrastruktur transportasi canggih, tapi tidak ada maknanya. Kesejahteraan malah turun, safety malah memburuk. Kereta cepat nampak canggih tapi akhirnya rakyat malah balik lagi ke mobil,” kata Arief.
 
Selain itu, pembangunan kereta cepat juga harus mempertimbangkan inklusivitas. Arief mengatakan pembangunan yang baik bukan semata meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengaplikasikan kecanggihan teknologi, tetapi juga mampu memberikan pemerataan.
 
Pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan tiket mahal dan menutup layanan Argo Parahyangan yang lebih murah akan sulit memberikan pemerataan, terutama bagi masyarakat yang memiliki anggaran terbatas. “Tidak semua orang mampu merogoh kocek lebih banyak untuk membeli tiket. Konsumen itu heterogen dari segi kebutuhan dan penghasilan,” ujar dia.
 
Baca juga: Ada Kereta Cepat Jakarta Bandung, KA Argo Parahyangan Disulap Jadi Kereta Barang

 
(REN)




LEAVE A COMMENT
LOADING
social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif