Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Said Hamid Hasan, mengkritisi tawaran bantuan tersebut. Terlebih, di saat bersamaan Kemendikbudristek masih mempersilakan satuan pendidikan memilih menerapkan Kurikulum 2013 atau Kurikulum Darurat yang terbit pada saat pandemi covid-19.
Hamid menyebut hal tersebut bisa menjadi persolan. Dia mengingatkan jangan sampai sekolah memilih menerapkan Kurikulum Merdekan hanya demi mendapat bantuan saja.
“Sekolah mungkin memilih Kurikulum Merdeka karena ada biaya yang diberikan. Bukan atas kajian kurikulum itu lebih baik,” kata Hamid dalam siaran YouTube Vox Populi Institute Indonesia dikutip Selasa, 10 Mei 2022.
Hamid menegaskan sekolah tak boleh memilih hanya karena mendapat bantuan. Sekolah mesti tahu alasan memilih Kurikulum Merdeka dan cara mengimplementasikannya.
Dia menekankan implementasi kurikulum bukan hanya tataran logika semata. Hamid menyebut persoalan etika dan moral harus dipertimbangkan.
Kurikulum juga harus bicara mengenai kebutuhan dan kualitas. Sebab, hal ini menyangkut generasi bangsa masa depan.
“Ketika mengembangkan kurikulum, masyarakat yang bagaimana menjadi kualitas yang kita harapkan agar bisa hidup lebih baik dan bahagia dengan kemampuan yang kita miliki,” tutur dia.
Baca: Nadiem Dinilai Panik Penerapan Kurikulum Merdeka Tak Berjalan Mulus
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
