Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring jenjang SMP di SMPN 1 Kota Malang, Jawa Timur, Senin, 20 Mei 2019, Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq.
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring jenjang SMP di SMPN 1 Kota Malang, Jawa Timur, Senin, 20 Mei 2019, Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq.

Payung Hukum Sistem Zonasi Diusulkan Jadi Peraturan Presiden

Pendidikan Sistem Zonasi PPDB 2019
Daviq Umar Al Faruq • 20 Mei 2019 17:42
Malang: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan kebijakan zonasi akan semakin dimantapkan pada 2019. Ia berharap, dapat mengatur kebijakan zonasi dalam payung hukum Peraturan Presiden (Perpres).
 
"Sekarang ini untuk zonasi sudah kita usulkan menjadi Peraturan Presiden bukan Peraturan Menteri lagi. Sehingga akan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat," katanya di Kota Malang, Jawa Timur, Senin, 20 Mei 2019.
 
Muhadjir menjelaskan, sistem zonasi ini berguna untuk menunjukkan prestasi individual para siswa. Sebab, menurutnya prestasi belajar tergantung dengan individu siswa, bukan dari sekolahnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Yang pinter itu bukan sekolahnya, tetapi anaknya. Sehingga nanti di semua sekolah itu pasti ada anak pinter. Tidak sekolah tertentu kumpulannya anak pinter tapi sekolah lain kumpulannya anak tidak pinter. Itu tidak betul," bebernya.
 
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menyebutkan untuk memantapkan sistem zonasi ke dalam Perpres adalah sebuah tantangan yang berat. Oleh karena itu, Kemendikbud meminta kerjasama dari semua pihak.
 
"Terutama Pemda, untuk SD SMP Pemkot dan Pemkab serta untuk SMA SMK Pemprov. Tidak boleh ada kompromi. Selama peraturan itu ada kompromi pasti nanti akan terjadi penyimpangan," jelasnya.
 
Baca:Mendikbud Minta Daerah Taati Zonasi
 
Muhadjir berharap ke depannya masyarakat mengurangi praktek-praktek tidak jujur atau penyimpangan di sekolah. Misalnya adanya hak hak istimewa untuk orang tertentu untuk mendapat kursi di sekolah tertentu.
 
"Adanya jual beli kursi. Adanya bimbingan belajar yang sebetulnya itu motivasinya untuk mengeruk dana dari orang tua siswa. Semua itu harus dihilangkan karena itu yang menghambat kemajuan pendidikan kita," tuturnya.
 
"Sekarang pendidikan ini kualitas sudah bagus tetapi belum rata. Sesuai perintah presiden kita akan melaksanakan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan itu basisnya melalui zonasi itu," imbuhnya.
 
Sebagai informasi, Kemendikbud bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat untuk meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran fungsi pendidikan. Kerja sama dengan KPK ini untuk mengembangkan sistem pengawasan yang lebih baik dan terpadu.
 
"Kita sudah MoU. Hari-hari ini KPK, Ombudsman, Saber Pungli semua turun di daerah. Semua mengamati, mencermati bagaimana proses penerimaan siswa baru terutama. Termasuk juga mengawal pemanfaatan dana alokasi khusus," pungkasnya.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif