Mereka juga mengkritik beberapa gedung sekolah di Kabupaten Bangkalan yang ambruk, serta gedung sekolah yang kurang layak untuk dijadikan tempat proses belajar dan mengajar. Selain itu banyaknya Kepala Sekolah yang dijabat Pelaksana tugas (Plt)
"Kurangnya tenaga guru dan adanya ketimpangan tenaga pendidik antara di kota dan pelosok desa, padahal sudah diatur dalam pasal 24 dan pasal 28 UU No 14 tahun 2005," teriak koordinator aksi, Suhaibin Sofa, Kamis, 26 Desember 2019.
Oleh karena itu, massa aksi menuntut Dinas Pendidikan Bangkalan untuk lebih serius dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bangkalan.
"Kami juga menuntut Dinas Pendidikan untuk lebih serius mengoptimalkan peran Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan di setiap Kecamatan," ujar koordinator aksi.
Bahkan massa aksi menuntut Dinas Pendidikan menerapkan sistem elektronik dari Dinas Pendidikan sampai sekolah, dan mengeluarkan kebijakan objektif Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Kami minta ke depan Dinas Pendidikan harus memperjelas sistem dan prosedur beasiswa. Tapi jika kepala dinas pendidikan tidak mewujudkan itu semua, kami minta Kepala Dinas Pendidikan untuk mundur secara teratur," tuntutnya.
Menanggapi tuntutan massa aksi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Bambang Budi Mustika mengakui bahwa pendidikan di Bangkalan masih tidak begitu bagus, terutama di bidang SDM.
"Keberadaan guru separuh lebih dilaksanakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang keprofesionalannya belum bisa kami ukur. Makanya kami selalu minta untuk pengangkatan guru," katanya.
Di Kabupaten Bangkalan kata Bambang, kekurangan 3.400 guru baik di tingkat SD maupun SMP. Oleh karenanya pihaknya mengaku tidak pernah berhenti memberikan pembinaan kepada guru baik yang PTT maupun PNS.
"Di tahun 2020 kami akan meluncurkan aplikasi e-bos (Bantuan Operasional Sekolah) agar pelaksanaan pentas kelola BOS semakin transparan dan tepat sasaran. Kami juga meluncurkan absen elektronik untuk mengontrol guru maupun pengawas," ucapnya.
Mengenai Kepala Sekolah yang banyak dijabat PLT, Bambang mengatakan bahwa pengangkatan kepala sekolah dan pengawas harus melewati uji kompetensi. Kemungkinan 2020 sudah definitif.
Untuk KIP lanjut Bambang, ini merupakan produk dari pemerintah pusat yang data base-nya dari Dinas Sosial.
"KIP itu kartunya, PIP itu uangnya. Banyak yang tidak mengerti, banyak yang punya KIP tapi tidak didaftarkan lagi. Harusnya didaftarkan lagi ke operator sekolah agar mendapatkan PIP," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
