PPDB 2018

Sekolah Boleh Terapkan Kriteria Tambahan selain Syarat Zonasi

Citra Larasati 18 Juni 2018 15:00 WIB
PPDB 2018
Sekolah Boleh Terapkan Kriteria Tambahan selain Syarat Zonasi
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP, ANT/Fikri Yusuf.
Jakarta:Penerapan Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 tidak menutup kemungkinan bagi sekolah untuk menetapkan kriteria tambahan seperti syarat prestasi akademik.  Dengan catatan,  seleksi akademik dilakukan setelah syarat zonasi terpenuhi terlebih dahulu.

"Optimalkan sistem zonasi, baru terapkan kriteria lainnya," kata Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad kepada Medcom.id, saat menanggapi beredarnya syarat akademik berupa passing grade nilai UN, sebagai kriteria tambahan dalam PPDB 2018 di DKI Jakarta, Senin 18 juni 2018.


Untuk diketahui, beredar informasi di kalangan orangtua siswa tentang syarat tambahan berupa passing grade nilai UN dalam PPDB 2018.  Selain harus masuk ke dalam zona yang telah ditetapkan, siswa harus memenuhi syarat minimal nilai UN tertentu, misalkan minimal nilai 33.10 untuk masuk ke SMA Negeri 8 Jakarta, atau 25.75 untuk masuk SMA 48 Jakarta.

"Yang penting Zonasi dulu, baru kriteria lain," tegasnya lagi.

Variabel lain seperti nilai UN boleh ditetapkan sebagai syarat tambahan, untuk mengantisipasi keterbatasan daya tampung sekolah. "Tidak mungkin semua siswa bisa diterima di satu sekolah terdekat dengan rumahnya masing-masing, kriteria lain ditetapkan agar variabelnya jelas," ungkap Hamid.

Hamid menegaskan, dengan sistem zonasi akan mendorong semua sekolah untuk meningkatkan kualitas, sehingga ke depan tidak lagi ada istilah sekolah favorit, karena semua sekolah kualitasnya akan menjadi baik.  "Zonasi mendorong semua sekkolah untuk meningkatkan kualitas, walaupun inputnya berbeda," tegas Hamid.

Selain DKI Jakarta, PPDB di Kota Depok, Jawa Barat juga menerapkan kriteria tambahan sebagai syarat PPDB selain syarat zonasi.  Tahun ini, ada lima jalur penerimaan siswa baru di Depok, yakni Jalur Warga Penduduk Setempat (WPS) dengan kuota 10 %, Jalur Keluarga Ekonomi Tidak mampu (KETM) sebanyak 20 %, Penghargaan Permaslahatan Guru dan anak berkebutuhan khusus dengan kuota 5 %, jalur prestasi 25 %, dan jalur UN sebanyak 45 %.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau Bentuk Lainnya yang Sederajat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah membuat kebijakan turunan atas terbitnya Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB. Kebijakan tersebut untuk membuat pelaksanaan PPDB transparan dan akuntabel.

"Pemerintah daerah dalam PPDB wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Permendikbud dengan berasaskan objektivitas, transparansi, akuntabillitas, non-diskriminatif, dan berkeadilan," kata Muhadjir dalam acara sosialisasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah beberapa waktu lain.



(CEU)