"Untuk alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN ini kurang ada pengawasan secara ketat dan baik, ini yang perlu diperhatikan," kata Mantan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir dalam RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan Mantan Menteri Pendidikan di YouTube Komisi X DPR RI dikutip Rabu, 3 Juli 2024.
Nasir mengatakan apabila alokasi anggaran tak maksimal, akan banyak kerugian. Terutama, dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk meraih pendidikan.
"Karena banyak anak miskin nanti tidak bisa ditanggung negara, jadi ini perlu dimonitor dengan baik," tutur dia.
Pengawasan ini diperlukan atas pemantauan yang pernah ia lakukan. Dia mengungkapkan di daerah banyak yang tidak memaksimalkan alokasi anggaran pendidikan.
"Ternyata ada yang 10 persen, 8 persen ini bagaimana ini ya kan," ujar dia.
Hal itu juga diungkap Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Suharti. Suharti menyebut amanat undang-undang terkait alokasi anggaran pendidikan di daerah belum tercapai.
Seharusnya, pemerintah daerah mengalokasikan APBD sebesar 20 persen untuk fungsi pendidikan. "Bahwa sebagaian pemda mengalokasikan anggaran tidak sampai 20 persen," beber suharti dalam Rapar Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024.
Dia meminta dukungan seluruh pihak untuk mendorong pemerintah daerah menjalankan amanah undang-undang. Hal itu agar alokasi anggaran terhadap fungsi pendidikan bisa maksimal.
"Barang kali itu yang perlu kita dorong untuk mereka menjalankan amanah untuk menyediakan anggaran yang dibutuhkan," jelas dia.
| Baca juga: Tak Semua Pemda Alokasikan Anggaran Pendidikan 20% di APBD |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
