Ilustrasi. Foto: MI/Adi Kristiadi
Ilustrasi. Foto: MI/Adi Kristiadi

PGRI Minta Ujian Sekolah Tetap Ada Standarnya

Pendidikan Ujian Sekolah
Muhammad Syahrul Ramadhan • 22 Januari 2020 20:55
Jakarta: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyampaikan kritik terhadap salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim yang menyerahkan 100 persen pelaksanaan Ujian Sekolah ke satuan pendidikan. Dikembalikannya ujian sekolah sepenuhnya kepada sekolah akan berdampak pada hilangnya standar dalam ujian tersebut.
 
Padahal standar ini penting untuk mengukur dan memetakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia."Ujian itu tetap perlu standar, ujian sekolah jangan 100 persen dikembalikan ke sekolah nanti enggak ada standarnya, standarisasi tetap diperlukan untuk melihat jangan sampai ada (siswa) di daerah yang mendapatkan nilai absolut 10 tiba-tiba dites tidak diterima," jelas Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi usai bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.
 
Untuk itu, ia berharap Mendikbud dalam kebijakannya soal ujian sekolah tetap memberlakukan standar. Begitu juga dengan Ujian Nasional (UN) yang bakal digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kebijakannya apa? Harus menentukan standarisasi di sekolah-sekolah," ujarnya.
 
Selain itu, ia juga meminta hasil dari asesmen kompetensi tersebut agar benar-benar digunakan untuk dasar melakukan perbaikan. "Dilakukan kapan terserah kementerian, yang penting setelah tes itu harus ada tindak lanjut untuk perbaikan pendidikan," terangnya.
 
Sebelumnya,Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tidak lagi membuat panduan untuk pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) mulai tahun ini. Keputusan merupakan tindak lanjut kebijakan dikembalikannya kewenangan menggelar ujian sekolah sepenuhnya kepada satuan pendidikan atau sekolah.
 
Kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 43/2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional yang ditandatangani Mendikbud 10 Desember 2019.
 
“Merujuk Permendikbud 43/2019 tersebut, maka BSNP tidak lagi membuat panduan untuk pelaksanaan USBN,” ujar Ketua BSNP, Abdul Mu’ti di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif