Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Zoom
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Zoom

UU Cipta Kerja, Pendidikan Masuk Klaster Kawasan Ekonomi Khusus

Pendidikan Kebijakan pendidikan Omnibus Law
Arga sumantri • 07 Oktober 2020 17:09
Jakarta: Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyebut masuknya sektor pendidikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tak perlu dirisaukan. Menurut Huda, sektor pendidikan yang termasuk dalam UU Ciptaker hanya urusan perizinan.
 
"Dan hanya ada di kawasan ekonomi khusus (KEK)," kata Huda dalam diskusi daring bertajuk 'Menyelamatkan Kualitas Sarjana di Masa Pandemi' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 7 Oktober 2020.
 
Huda mengatakan, publik khususnya warga pendidikan tak perlu antipati atas keberadaan pendidikan di UU Ciptaker. Ia meyakini asumsi yang menyatakan kampus swasta bakal gulung tikar dan sebagainya akibat UU Ciptaker, tak akan terjadi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya kira hal yang berbeda, bahkan kalau kita main lebih jauh, ini bagian dari cara menciptakan kompetisi secara fair dan baik, dan mendorong kampus lebih progres di masa yang akan datang," ungkapnya.
 
Sektor pendidikan masih masuk dalam omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dan memicu keterkejutan pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Mereka merasa dikelabui, lantaran sebelum UU Ciptaker disahkan telah ada pernyataan jika klaster pendidikan ditarik dari pembahasan omnibus law tersebut.

Sektor pendidikan termuat dalam klaster Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bagian Keempat tentang Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi.
 
Paragraf satu bab tersebut, tepatnya di pasal 26, menyebutkan jika Perizinan Berusaha terdiri atas 15 sektor. Pendidikan dan Kebudayaan salah satunya, dan masuk dalam Pasal 26 huruf k.
 
Baca:Mengupas Pasal Tentang Pendidikan di UU Cipta Kerja
 
Bab yang sama Paragraf 12, menjelaskan tentang sektor pendidikan dan kebudayaan. Bagian ini sebetulnya hanya memuat satu aturan mengenai Perizinan Berusaha pada sektor pendidikan, yakni di Pasal 65. Selebihnya, bagian tersebut berisi perubahan atas Undang-Undang nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman.
 
Lebih rinci, Pasal 65 UU Ciptaker berbunyi;
Ayat 1, Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
 
Ayat 2,
Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 
Pasal 1 UU Cipta Kerja menjelaskan, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 
(AGA)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif