“Ini saya juga minta pendampingan dengan KPK juga, ternyata yang melaksanakan juga masih rendah baru 21,9% dari total,” kata Nasir dalam sambutannya saat Rakornas Pendidikan Anti Korupsi 2018 di Hotel Kartika Candra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018.
Padahal sebelumnya, Menteri Nasir sudah menginstruksikan kepada rektor (PT) agar segera melaporkan LHKPN. Namun, baru segelintir yang menjalankan instruksi tersebut.
“Saya juga tempo hari mengumpulkan para rektor untuk masalah LHKPN,” ujar Mantan Rektor Terpilih Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.
Baca: Pimpinan Perguruan Tinggi Wajib Laporkan LHKPN
Ke depannya, LHKPN akan menjadi salah satu syarat wajib dalam setiap perombakan jajaran pejabat di perguruan tinggi. Pejabat yang dilantik wajib menyerahkan LHKPN secepatnya kepada KPK.
“Ke depan harus kita rombak sistem melakukan upaya para pejabat wajib melakukan pengisian LHKPN dan diserahkan kepada KPK,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
