Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti (SDID) Kemenristekdikti, Ali Ghufron Mukti. Foto:   Kemenristekdikti/SDID.
Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti (SDID) Kemenristekdikti, Ali Ghufron Mukti. Foto: Kemenristekdikti/SDID.

Guru Besar Harus Produktif Karena Tunjangannya Juga Besar

Pendidikan Publikasi Ilmiah Guru Besar
Kautsar Widya Prabowo • 16 Oktober 2019 19:28
Jakarta: Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ali Ghufron Mukti menegaskan, setiap tunjangan yang diberikan kepara guru besar atau profesor harus diiringi dengan produktivitas karya, di antaranya publikasi ilmiah.
 
Untuk itulah menurut Ghufron, mengapa produktivtas guru besar menjadi sangat penting. Salah satunya karena besar tunjangannya juga tak kecil, mencapai tiga kali lipat dari gaji pokok profesor.
 
"Jadi umpamanya kita di perusahaan lembur ada uang lembur dan ada jam lemburnya. Jadi semua harus ada karya," ujar Ghufron kepada Medcom.id, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menambahkan, hal itu yang melatarbelakangi akan diterapkannya aturan penundaan pencairan tunjangan kehormatan bagi guru besar yang tidak produktif dalam menghasilkan publikasi ilmiah. Aturan tersebut sebenarnya sempat diterapkan, namun terpaksa diberhentikan sementara untuk dievaluasi kembali.
 
Lantaran sejumlah pihak kala itu melayangkan protes adanya aturan penahanan tunjangan tersebut. "Ini sebenarnya sudah diberlakukan sebelum awal-awal itu. Kemudian kita hold sementara dulu karena beberapa protes. Tapi dampaknya itu luar biasa (pemberian tunjangan produktivitas guru besar)," tuturnya.
 
Salah satu indikator pemberian tunjangan dengan adanya publikasi di jurnal bereputasi nasional maupun internasional. Namun Ghufron menyebut mekanisme pasti terkait penahanan tunjangan tersebut masih disusun.
 
"Mengenai teknis penghentian (tunjangan) itu berapa, belum ya," ujarnya.
 
Sebelumnya, Guru besar yang tidak memenuhi target minimal tiga publikasi nasional atau satu publikasi internasional dalam kurun waktu tiga tahun terancam akan ditunda pencairan tunjangan kehormatan profesornya. Aturan yang merujuk pada Permenristekdikti nomor 20 tahun 2017 itu mulai diimplementasikan tahun depan setelah beberapa waktu lalu dievaluasi pascamenuai protes.
 
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir mengatakan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor sedang dievaluasi.
 
"Evaluasi ini berakhir di 2019, nanti siapa yang tidak mencapai publikasi akan kita pending (ditunda) tunjangannya,” kata Nasir dalam evaluasi kinerja triwulan III tahun 2019 di Gedung Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.
 
Ia menargetkan, desember 2019 ini akan selesai evaluasinya. Selain jumlah publikasi, sedang disusun juga sejumlah indikator lain yang mempengaruhi besaran tunjangan kehormatan profesor.
 
“Masih ada yang kita lihat indikatornya. Harapan saya bisa selesai semua nanti tahapannya sampai Desember,” ujarnya.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif