Butuh Jalur Khusus untuk Menarik Pulang Ilmuwan Diaspora
Menristekdikti, Mohamad Nasir saat membuka Simposium Cendekia Kelas Dunia Tahun 2018, di Jakarta, Humas Kemenristekdikti/Fatimah Larasati Harahap.
Jakarta:  Pemerintah harus membuat kebijakan khusus, yang berpihak untuk mengakomodir para ilmuwan diaspora, agar mau pulang dan berkarya di Tanah Air.  Selama ini negara dinilai tidak berpihak terhadap keberadaan ilmuwan diaspora, sehingga mereka pun banyak yang memilih berkarya di negeri orang.

Terkait wacana menarik pulang para ilmuwan diaspora tersebut, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur.  Salah satu pembahasan krusial yang dibahas dengan Asman adalah tentang status ilmuwan diaspora tersebut saat kembali ke Indonesia. 


"Saya sudah bicara dengan Menpan-RB terkait wacana menarik kembali ilmuwan diaspora yang berpotensi, dan memiliki kemampuan kelas dunia," kata Nasir saat membuka Simposium Cendekia Kelas Dunia Tahun 2018, di Jakarta, Senin, 13 Agustus 2018.

Untuk itu, perlu ada kebijakan yang berpihak kepada para ilmuwan diaspora. "Misalnya, jika mereka sudah profesor di sana, jangan sampai kembali harus mulai dari awal, itu semua perlu dihitung," ujar Nasir

Kepada Menpan-RB, nasir juga menyampaikan, kebijakan umum kepegawaian yang berlaku saat ini tidak dapat diterapkan untuk para ilmuwan diasora itu.  Jika menggunakan aturan di UU Aparatur Sipil Negara (ASN), akan terbentur sejumlah pasal, seperti aturan soal batas usia pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) misalnya.

"Kalau kita pakai aturan normal di UU ASN, itu tidak akan menyelesaikan masalah. (Terkait usia) misalnya, mereka rata-rata sudah profesor di sana," tegasnya.

Untuk itu, Nasir mengusulkan, agar masa kerja diaspora di luar negeri ikut dihitung dalam masa kepegawaian saat nanti di Indonesia. "Harusnya pengalaman kerja mereka dihitung sebagai masa kerja sebagai pegawai. Jadi starting point-nya di angka itu," ungkapnya.

Kebijakan untuk para ilmuwan diaspora itu, kata Nasir, juga harus mengatur tentang pengakuan jabatan akademik yang telah dicapai oleh diaspora di luar negeri. "Kalau di sana menjadi associate professor maka di kita mungkin setara dengan kepala lektor. Kalau di sana sudah full professor, maka di sini juga harus diakui sebagai full professor.  Kalau di sana guru besar, maka di sini juga harus diakui guru besar," terangnya.

Baca: 48 Ilmuwan Diaspora Mudik Diajak Susun Kebijakan

Baik masa kerja maupun jabatan fungsional, dapat dibuktikan dengan penyertaan surat-surat yang terkait saat dia menjadi ilmuwan diaspora.  "Ini pendekatan yang harus digunakan. Mereka ada yang menjadi pakar bio material, bio science, ini luar biasa, harus kita dorong, karena Indonesia sudah sangat kekurangan ahli seperti itu," terang Nasir.

Selama ini menurut Nasir, negara kurang ada keberpihakan kepada para ilmuwan diaspora. Apa yang ditawarkan kepada para ilmuwan diaspora adalah hal-hal yang bersifat kebijakan normal dan umum, akibatnya para ilmuwan diaspora itu pun enggan untuk pulang dan berkarya di Tanah Air.

Padahal di sisi lain, negara membutuhkan mereka untuk meningkatkan reputasi Perguruan Tinggi di dalam negeri.  "Kalau pakai jalur normal maka tidak akan menyelesaikan masalah," tegas Nasir.

Menurut Nasir, aturan kepegawaian ini sangat penting, karena terkait dengan insentif yang akan diterima para ilmuwan diaspora saat di Tanah Air.   "Tunjangan pensiun yang diakui masa kerjanya, agar ada insentif. Kalau tidak diatur soal kepegawaian ini, maka tidak akan ada insentif sama sekali," jelasnya.

Menurut Nasir, Menpan sangat setuju dengan masukan dari Kemenristekdikti. "Menurut menpan, ini adalah solusi," tuturnya.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id