Menag mengatakan, untuk melaksanakan pendidikan tinggi yang bermutu dan akuntabel, perlu tata kelola perguruan tinggi yang baik dan kepemimpinan yang berkualitas.
"Seorang Rektor atau Ketua Sekolah Tinggi harus bisa memadukan pendekatan filosofis keilmuan dengan pendekatan manajerial profesional dalam penyelenggaraan penguruan tinggi," kata Yaqut mengutip siaran pers Kemenag, Kamis, 20 Mei 2021.
Menurutnya, perguran tinggi harus diurus dengan prinsip-prinsip pengetahuan universal. Perguruan tinggi juga harus menjadi tiang kebebasan dan perdebatan, karena ia harus mencari kebenaran dan keadilan dengan keberanian.
"Kritik sebagai daya hidup perguruan tinggi harus dijamin dan dijaga, karena memang hanya dengan itulah sebuah perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi. Kritik tidak boleh dipasung," ungkapnya.
Baca: Dimulai 24 Mei, Seleksi Ujian Masuk PTKIN 2021 Digelar Daring
Yaqut menegaskan, suatu kemunduran apabila perguruan tinggi justru dikelola dengan basis primordial. Perguruan tinggi juga akan mengalami kemunduran apabila dipenuhi dengan mental birokrat yang 'menjilat ke atas-menekan ke bawah'.
"Sungguh suatu kemunduran apabila perguruan tinggi lebih banyak mengedepankan kekuasaan birokrasi ketimbang sikap akademis," tegasnya.
Ia mengingatkan, semua yang ada di dalam perguruan tinggi terikat oleh suatu etika bersama, yakni etika akademik. Itu sebabnya orang-orang di lingkungan perguruan tinggi disebut civitas academica, yang artinya warga akademis dan dipersatukan sebagai pekerja ilmu.
"Civitas academica tidak boleh diubah menjadi civitas familia, apalagi diubah menjadi civitas potestas yang mengandalkan kekuasaan pribadi. Di dalam Perguruan Tinggi yang baik, segala percakapan di dalamnya mesti berbasis pada logika keilmuan," tuturnya.
Baca: Kemenag dan Bawaslu Kembangkan Sekolah Kader Pengawasan Pemilu
Dalam kaitan dengan substansi pelaksanaan tugas, Yaqut meminta pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) harus mampu menjadi poros utama dan berkontribusi nyata atas implementasi tujuh kebijakan prioritas Kementerian Agama, yaitu: penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, Cyber Islamic University, kemandirian pesantren, Tahun Toleransi 2022, religiosity index.
Ia mengajak pimpinan PTKN untuk terus menggelorakan semangat baru pengelolaan perguruan tinggi keagamaan seiring dengan semangat baru Kementerian Agama. Jauhkan perguruan tinggi dari perilaku plagiarisme dan praktik-praktik transaksional dalam penempatan jabatan maupun pelaksanaan program.
"Jaga baik-baik institusi dengan komitmen keilmuan, moral, dan tanggung jawab kepada Tuhan," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
