Keterbatasan anggaran itu kata dia, terjadi karena sejumlah hal. Salah satunya karena ada kebocoran keuangan negara yang membuat uang negara habis.
"Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Iya kan? Karena uangnya enggak ada, diambil terus," ujar Prabowo dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu 24 Juni 2026.
Untuk itu Prabowo meminta para ulama dan pemimpin masyarakat dapat membantu mencermati dan memahami kondisi pengelolaan keuangan negara. Agar kebocoran yang selama ini terjadi dapat diatasi.
| Baca juga: Tunjangan Guru Naik Jadi Rp2 Juta di 2026, Rerie Ingatkan Pentingnya Benahi Nasib Honorer |
Menurut Prabowo, pemerintah pun telah menghitung potensi kebocoran anggaran negara. Adapun kebocoran diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun per tahun.
Di samping itu ia menegaskan, pemerintah saat ini tengah melakukan perbaikan untuk mengatasi persoalan tersebut. Agar persoalan yang ada terkait gaji guru dan ASN bisa teratasi.
"Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 2.500 triliun tiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia mengaku baru mengetahui jumlah perusahaan BUMN ternyata jauh lebih banyak dari perkiraannya setelah menjabat sebagai presiden.
Prabowo awalnya memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300 perusahaan. Namun setelah menjabat, ia menemukan jumlah perusahaan BUMN mencapai lebih dari 1.000.
"Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300. Waktu saya jadi Presiden baru saya tahu jumlahnya 1.000 lebih," ujarnya.
Ia menyebut pemerintah telah melakukan penataan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Hingga saat ini, sekitar 240 perusahaan disebut telah ditutup.
"Sekarang kita sudah tutup kurang lebih sudah 240 yang kita tutup," ucap Prabowo.
Prabowo menegaskan langkah perbaikan tersebut dilakukan untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara. Sehingga dirinya dapat memastikan anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif.
| Baca juga: Mahasiswi Indonesia Berusia 20 Tahun Jadi Pembicara Wisuda Harvard, Angkat Masalah Guru di Papua |
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
