Mendikbudristek, Nadiem Makarim, menyayangkan penurunan alokasi anggaran untuk kementeriannya. Dia menyebut turunnya besaran anggaran itu bakal membuat sejumlah program Kemendikbudristek tak berjalan optimal.
"Ini menyebabkan beberapa ketidakoptimalan dalam pembiayaan program-program wajib dan prioritas kita, seperti Program Indonesia Pinar (PIP), Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K)," jelas Nadiem dalam Raker Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek RI dalam YouTube Komisi X DPR RI dikutip Jumat, 30 Agustus 2024.
Selain itu, program lain yang tak akan optimal adalah tunjangan untuk guru. Termasuk, bantuan lainnya bagi dunia pendidikan.
"Termasuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan lain-lain," lanjut dia.
Nadiem menyebut penurunan alokasi anggaran ini akan mempersulit jalannya berbagai program. Bahkan, ada pula target yang mesti diturunkan.
"Dengan anggaran Rp 83 triliun ini kita sadari harus ada bebarapa hal yang diturunkan dari target sebelumnya. Itu mau tidak mau akan terjadi," jelas dia.
Nadiem mengungkapkan pada alokasi anggaran pendidikan, hanya Kemendikbudristek yang mengalami penurunan penerimaan anggaran. Penurunan anggaran ini disebabkan beberapa hal.
"Terdapat beberapa indikasi perubahan anggaran DAK Fisik bidang pendidikan dengan adanya kebijakan revitalisasi sekolah yang akan dilaksanakan melalui anggaran Kementerian PUPR," beber dia.
Meski begitu, pihaknya terus berupaya mencari solusi agar mendapatkan tambahan anggaran. Sekjen Kemendikbudristek, Suharti, mengaku telah mengajukan usulan tambahan anggaran.
"Kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp26,4 trilun yang diharapkan alokasi anggaran Kemendikbudristek sebesar Rp109,6 triliun di 2025," beber Suharti.
| Baca juga: Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun Tak Dikelola Kemendikbudristek |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
