Iman mengatakan satuan pendidikan seperti SMA Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat mestinya dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sehingga, perintah konstitusi terselenggaranya satu sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara konsisten.
"Tidak seperti sekarang, terjadi tumpang tindih antarkementerian pendidikan, Kemensos, pemda, dari aspek program, implementasi, termasuk rekrutmen siswa dan gurunya," kata Iman dalam keterangan tertulis, Senin, 18 Agustus 2025.
P2G juga menyoroti fenomena murid dan guru Sekolah Rakyat ramai-ramai mengundurkan diri. Iman mengatakan ini pertanda ada tumpang tindih tata kelola multisistem sekolah.
| Baca juga: Ratusan Guru Sekolah Rakyat Mundur, Mensos: Sudah Ada Penggantinya |
Kemensos tidak mempunyai reputasi mengelola sekolah, apalagi sekolah berasrama. Seharusnya, masalah ini bisa dideteksi dari awal.
Ditinjau dari sisi anggaran, RAPBN 2026 mengalokasikan dua tahap pembangunan untuk 200 Sekolah Rakyat sebesar Rp24,9 triliun dan Rp9 triliun untuk sembilan SMA Unggul Garuda. Sementara itu, revitalisasi 12.560 sekolah dan madrasah hanya sebesar Rp22,5 triliun.
"Kami melihat alokasi ini tumpang tindih dan tidak tepat sasaran, revitalisasi 12 ribu sekolah dan madrasah anggarannya lebih kecil daripada 200 Sekolah Rakyat. Padahal, 12 ribu sekolah tersebut menampung jutaan murid. Kontras dengan 200 Sekolah Rakyat yang hanya menampung sekitar 100 ribu murid saja," kata Iman.
Bahkan, tiap murid Sekolah Rakyat mendapatkan laptop. Iman mengatakan ini jelas diskriminasi, sebab di sekolah umum ada anak-anak dari jalur afirmasi keluarga miskin, tapi tidak mendapatkan fasilitas semewah dan selengkap anak-anak di Sekolah Rakyat.
"Padahal mereka sama-sama anak Indonesia dan sama-sama dari keluarga miskin," keluh Iman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
