Sekolah Gratis Masih Banyak Dinikmati Masyarakat Menengah Atas

10 Juli 2018 15:51 WIB
PPDB 2018
Sekolah Gratis Masih Banyak Dinikmati Masyarakat Menengah Atas
Siswa mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMKN 2 Ciamis, Jawa Barat, (Foto: ANTARA/Adeng Bustomi)
Jakarta: Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji mengungkap angka partisipasi sekolah di Indonesia masih jauh dari harapan. Padahal dana bantuan operasional sekolah untuk mewujudkan sekolah tanpa pungutan sudah berjalan sejak 2006.

"Secara makro angka partisipasi murni anak-anak sekolah kita belum 100 persen. SD hanya 97 persen, SMP 70 persen, dan SMA/SMK baru sekitar 60 persen yang bersekolah," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Selasa, 10 Juli 2018.


Bahkan ketika Presiden Jokowi memerintah, kata Indra, kenaikan angka partisipasi murni dari semua level pendidikan kurang dari satu persen. 

Satu hal yang menjadi sebab, mereka yang menikmati sekolah gratis, sekolah yang dibiayai negara masih didominasi oleh kalangan ekonomi menengah atas.

"Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menggunakan pola lama; dananya dari masyarakat sehingga masih ada sekolah favorit atau berdasarkan nilai ujian nasional," kata dia.

Menurut Indra ketika pemerintah sudah ikut serta dalam pembiayaan sekolah negeri semestinya layanan yang diberikan sama. Tidak ada lagi namanya sekolah favorit, hanya menerima siswa berdasarkan nilai ujian nasional, atau memprioritaskan mereka yang memiliki uang lebih.

"Beda dengan dulu, masyarakat yang membayar lebih pelayanannya juga harus lebih makanya ada sekolah favorit," ungkapnya. 

Indra pun mengapresiasi penerapan sistem zonasi untuk menekan kesenjangan antara calon siswa baru. Sistem ini dibuat agar anak yang datang dari keluarga tak mampu punya kesempatan sekolah di sekolah negeri yang tidak berbayar.

Sayangnya hal ini tak sepenuhnya bisa didapatkan calon siswa tidak mampu. Hingga menjelang tahun ajaran baru 2018 masih ada calon siswa yang terpaksa sekolah di sekolah berbayar lantaran tak diterima di sekolah yang tanpa pungutan.

"Semestinya masyarakat yang punya dana lebih silakan memilih sekolah berbayar sebagai bagian dari kompetisi mendapatkan sekolah favorit. Sekolah negerinya layanannya harus berbeda karena sama-sama dibiayai negara," jelas dia.





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id