Jakarta: Pemilihan rektor perguruan tinggi negeri (PTN) sudah semestinya bebas dari campur tangan politik praktis. Hal itu dilakukan agar PTN benar-benar mampu berhikmat pada dunia ilmiah, tanpa ada utang budi kepada pihak-pihak pemberi restu.
Anggota Senat Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengemukakan hal itu menanggapi maraknya isu meminta restu politik calon rektor PTN. Salah satunya jelang pemilihan rektor UGM Yogyakarta.
Muncul isu adanya restu dari menteri bahkan partai politik untuk memilih nama tertentu dalam pemilihan tersebut. "Memang ada aroma pendekatan transaksional dan minta restu penguasa dan partai," kata Anggota Senat Vokasi UGM, Fahmy Radhi kepada Medcom.id, Kamis 12 Mei 2022.
Hal ini, kata Fahmy, berpotensi mencederai proses Pilrek. Terkait oknum penguasa yang terlibat, Ia tak bisa membeberkannya.
"Sangat sulit untuk membuktikannya, sehingga saya tidak menyebut nama sama sekali," terang dia.
Kecendrungan meminta restu untuk memilih calon saat proses pemilihan Majelis Wali Amanat dinilai tinggi. Terlebih jabatan seperti Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim akan berpengaruh sebesar 35 persen.
"Apalagi Mendikbudristek memiliki hak suara 35 persen sehingga menjadi rebutan semua calon dengan meminta dukungan penguasa berpengaruh," tutupnya.
Baca juga: Seleksi Masih Berlangsung, 6 Calon Rektor UGM Ikut Debat Aspirasi
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
