Ilustrasi undang-undang. Medcom.id
Ilustrasi undang-undang. Medcom.id

P2G Harap RUU Sisdiknas Tak Bernasib Sama dengan UU IKN dan Ciptaker

Ilham Pratama Putra • 11 Februari 2022 18:13
Jakarta: Pembahasan dan uji publik Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dimulai. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim meminta RUU tidak dikerjakan tergesa-gesa.
 
"Tidak juga uji publik yang terkesan basa-basi, demi memenuhi formalitas administratif belaka," kata Satriwan kepada Medcom.id, Jumat, 11 Februari 2022.
 
Dia menegaskan pembahasan RUU ini mesti transparan dan membuka ruang dialog partisipatif dari semua pemangku kepentingan pendidikan. Jangan sampai RUU sama seperti UU Ibu Kota Negara (IKN) atau UU Cipta Kerja (Cipraker).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Yang di mana UU IKN dan Ciptaker ini minim ruang pasrtisipasi publik. Apalagi, RUU ini akan bersifat omnibus law, akan menggantikan tiga UU sekaligus, yakni UU Guru dan Dosen, UU Sisdiknas, dan UU Pendidikan Tinggi," papar dia.
 
Dia mengungkapkan pembahasan mesti hati-hati, sebab ada banyak kekhawatiran bila undang-undang tersebut gol. Pertama, biaya pendidikan menjadi mahal. Sehingga, pemerintah merasa tidak wajib membiayai pendidikan masyarakat.
 
"Melainkan biaya pendidikan dibebankan kepada masyarakat seperti pada Pasal 80-81 RUU," beber dia.
 
Kedua, dia khawatir Kemendikbudristek akan menghidupkan kembali Ujian Nasional. Satriwan menyebut Ujian Nasional membebani siswa dan mengkotak-kotakkan kemampuan siswa.
 
"Sebab, ada klausul (dalam draf RUU) evaluasi terhadap pelajar oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang tertera pada Pasal 104-105," beber dia.
 
Kekhawatiran itu kian nyata, mengingat proses pembahasan dan uji publik tidak dipublikasikan luas. Satriwan menuding pemerintah tengah mengatur siasat agar RUU ini tidak dicurigai.
 
"Kalo diprotes mereka akan bilang enteng, Kemendikbudristek sudah undang uji publik kok organisasi-organisasi itu. Padahal uji publiknya hanya dua jam untuk belasan organisasi. Ini kan enggak niat dialog, mendengarkan aspirasi semua pemangku kepentingan," tegas dia.
 
Satriwan juga menilai ada potensi mengerdilkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). "Sebab semula ada delapan SNP sedangkan dalam RUU hanya tiga SNP. Pendidikan nasional terancam kehilangan standarnya," ujar dia.
 
Baca: Komisi X dan Kemendikbudristek Sepakat UU Sisdiknas Direvisi Menyeluruh
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif