Salah satu alasan pembatalan pembelajaran daring adalah kekhawatiran adanya learning loss, atau kehilangan pembelajaran bagi siswa saat berada di rumah. Ia tidak ingin sektor pendidikan berjalan kurang optimal.
"Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa," terang Pratikno dalam keterangan tertulis dikutip Rabu 25 Maret 2026.
Pratikno mengakui juga ada kemungkinan metode hybrid untuk pembelajaran. Di mana akan dilakukan kombinasi pembelajaran daring dan luring.
Namun, hal tersebut pun dinilai tidak genting pada saat ini. Sehingga pembelajaran tetap dilaksanakan tatap muka dan berjalan seperti biasa.
"Mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintaskementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini," tutur dia.
Ia menegaskan, jika Presiden RI Prabowo Subianto juga menempatakan sektor pendidikan sebagai prioritas luar biasa. Sehingga tidak ada tawar menawar terhadap kualitas pendidikan.
"Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” ujarnya.
Sebelumnya wacana sekolah daring di sektor pendidikan ini dikaji sebagai strategi penghematan dan efisiensi energi. Dari kajian yang telah dilakukan pada 13 Maret 2026 itu, ia meyakini sekolah daring tidak akan mengganggu proses pembelajaran.
"Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujarnya.
Adapun strategi kebijakan efisiensi strategi itu tidak hanya dijalankan di sektor pendidikan. Tapi meliputi penerapan skema kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital untuk mendukung efektivitas kerja, pembatasan mobilitas perjalanan dinas, dan penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran.
Di samping itu, dikaji juga mekanisme penyesuaian distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dikarenakan adanya potensi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah, serta opsi skema pembiayaan alternatif untuk mendukung kebutuhan akses internet bagi peserta didik jika pembelajaran daring diterapkan.
"Kebijakan penghematan energi lintas sektor tersebut direncanakan mulai berlaku pada April 2026," kata Pratikno 16 Maret 2026.
Adapun kajian itu nantinya akan dirumuskan dalam bentuk laporan ke Presiden RI Prabowo Subianto. Dimana laporan itu memberi gambaran konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan.
"Serta akan diberikan rekomendasi langkah-langkah penghematan yang akan dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait," tutup dia.
| Baca juga: Pemerintah Batalkan Rencana Sekolah Daring Mulai April, Menko PMK: Belajar Seperti Biasa |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
