Mendikbud Nadiem Makarim. Foto: IG @nadiemmakarim
Mendikbud Nadiem Makarim. Foto: IG @nadiemmakarim

SKB 3 Menteri: Tak Boleh Memaksa dan Melarang Jilbab di Sekolah

Ilham Pratama Putra • 03 Februari 2021 16:54
Jakarta: Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan resmi diterbitkan. Hal ini merespons isu intoleransi cara berpakaian di sekolah yang belakangan ramai diperbincangkan.
 
SKB diteken tiga menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Choulil Qoumas. 
 
"Bahwa pakaian atau pakaian seragam dan atribut bagi para murid dan para guru adalah salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama," kata Mendikbud Nadiem Makarim dalam konferensi pers SKB 3 Menteri secara daring, Rabu, 3 Februari 2021.
 
Baca: Kemendagri Diminta Wajibkan Pemda Alokasikan Anggaran Pendidikan 20%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam SKB ini ditegaskan secara spesifik jika sekolah negeri di Indonesia tidak bisa bersikap intoleran terhadap agama, etnisitas maupun diversivitas apa pun. Para murid, guru, dan tenaga kependidikan bebas untuk dapat memilih seragam dan atribut tanpa kekhususan atau dengan kekhususan.
 
"Siapa individu itu adalah guru dan murid dan tentunya orang tua, itu bukan keputusan daripada sekolah di dalam sekolah negeri," ujarnya. 
 
Nadiem menjelaskan, Pemda maupun sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dan atribut khusus agama tertetu. Sebab, hal ini merupakan hak di masing-masing individu, baik itu guru atau siswa.
 
Nadiem menerangkan SKB Tiga menteri ini terbit berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya, sekolah memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi ideologi negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 
Baca: Menilik Akar Masalah Praktik Intoleransi di Sekolah
 
Sebelumnya, mencuat kasus dugaan intoleransi di SMKN 2 Padang. Sekolah ini mewajibkan siswi memakai jilbab, termasuk nonmuslim, hingga kemudian ramai di media sosial. 
 
Kasus intoleransi di sekolah lalu menjadi sorotan. Bagaimana tidak, kasus intoleransi di lembaga pendidikan nyatanya bukan kali pertama.
 
Kasus serupa pernah terjadi, yakni pelarangan jilbab di SMAN 1 Maumere 2017 dan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari pada 2019. Jauh sebelumnya, pada 2014 pelarangan jilbab juga sempat terjadi pada sekolah-sekolah di Bali.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif