Ilustrasi. Foto: MI/Adi Kristiadi
Ilustrasi. Foto: MI/Adi Kristiadi

Perkawinan Anak Meningkatkan Risiko Putus Sekolah

Pendidikan perlindungan anak
Muhammad Syahrul Ramadhan • 04 Februari 2020 19:32
Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga mengakui bahwa pernikahan anak berdampak masif kepada seluruh sektor. Salah satunya pendidikan, yakni dampak pada meningkatnya angka risiko putus sekolah.
 
Bintang menjelaskan, bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Karena selain berdampak meningkatnya risiko putus sekolah juga berdampak pada meningkatnya angka pendapatan rendah, kesehatan fisik akibat anak perempuan belum siap hamil dan melahirkan dan ketidaksiapan mental membangun rumah tangga yang memicu kekerasan, pola asuh tidak benar hingga perceraian.
 
“Praktik perkawinan anak merupakan pelanggaran atas hak-hak anak yang berdampak buruk terhadap tumbuh kembang dan kehidupannya di masa yang akan datang sehingga dengan demikian, perkawinan anak juga merupakan pelanggaran HAM karena hak anak adalah bagian dari HAM,” terang Bintang dalam siaran pers yang diterima Medcom.id, Jakarta, Selasa, 4 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bintang juga mengaku tantangan terbesar menyelesaikan permasalah ini, karena perkawinan anak sangat lekat dengan aspek tradisi, budaya dan masalah ekonomi. Teranyar sebagai salah satu upaya KPPA meluncurkan ulang Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak. Gerakan ini merangkul semua pihak utamanya pimpinan daerah yang masuk dalam 20 provinsi dengan angka perkawinan anak di atas angka nasional.
 
Salain itu Kemen-PPPA kekinian juga tengah menyusun Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyusul ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
 
PP ini juga merespons Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. “Pekerjaan rumah kita selanjutnya adalah mengubah pandangan masyarakat mengenai perkawinan anak. Perlu saya garisbawahi bahwa hanya dengan sinergi dan kerja bersama dengan berbagai pihak, praktik-praktik perkawinan anak dapat kita percepat penghapusannya secara lebih terstruktur, holistik, dan integratif,” ungkapnya.
 
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 Badan Pusat Statistik tercatat angka perkawaninan anak di Indonesia cukup tinggi, mencapai 1,2 juta kejadian. Dari jumlah tersebut proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun adalah 11,21% dari total jumlah anak.
 
Artinya sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah saat usia anak. Jumlah ini berbanding kontras dengan laki-laki, yakni 1 dari 100 laki-laki berumur 20–24 tahun menikah saat usia anak.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif