Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. DOK websiter menpan.go.id

Rekrutmen CPNS 2023, Pemerintah Bakal Akomodir Fresh Graduate

Renatha Swasty • 13 Juni 2023 14:07

Jakarta: Pemerintah menetapkan rencana kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) secara nasional pada 2023 mencapai 1.030.751. Rinciannya, pemerintah pusat 46.666 kebutuhan, pemerintah daerah 943.373 kebutuhan, dan formasi CPNS dari sekolah kedinasan 6.259.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan pemerintah juga akan mengakomodasi formasi bagi fresh graduate. Pemerintah mengutamakan talenta digital agar bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi masa depan.

“Fresh graduate itu kami utamakan yang talenta digital. Nantinya, fresh graduate ini akan sangat tinggi kualifikasinya untuk mengisi tempat-tempat yang dibutuhkan kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi, rekrutmen 2023 mengakomodasi teman-teman non-ASN yang sudah proses mengabdi kepada negara, serta teman-teman fresh graduate,” beber Anas dikutip dari laman menpan.go.id, Selasa, 13 Juni 2023.

Pengadaan CASN 2023 mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu, seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM untuk mendukung program strategis nasional. Termasuk, letak geografis dan kemampuan anggaran.

Anas melaporkan langsung persiapan rekrutmen CASN 2023 kepada Presiden Joko Widodo. Kebijakan dan tahap-tahap penyelenggaraan seleksi sedang disiapkan, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Detail penetapan jumlah kebutuhan (formasi) setiap kementerian/lembaga/daerah masih dalam proses finalisasi. Hal itu sejalan dengan proses validasi dari usulan yang disampaikan masing-masing instansi.

“Saat ini, kami masih memaksimalkan validasi usulan dari K/L dan Pemda, khususnya program prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan,” ujar Anas.

Usulan kebutuhan ASN yang disampaikan instansi pemerintah memuat data struktur organisasi, analisis beban kerja, eksisting pegawai, jumlah kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja PPPK. Usulan kebutuhan tersebut yang saat ini sedang divalidasi oleh Kementerian PANRB.