Pengaruh variabilitas iklim global dinilai menjadi faktor utama yang memperparah kondisi kekeringan musim kemarau tahun ini. Hingga akhir Maret 2026, sekitar 7 persen Zona Musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki musim kemarau dan jumlahnya diprediksi terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan.
Ancaman karhutla akibat El Nino bukan kali pertama dirasakan Indonesia. Bencana serupa pernah terjadi pada 2015 dan menyebabkan kerusakan hutan yang sangat luas, serta kabut asap yang berdampak panjang bagi kehidupan masyarakat.
Merespons prediksi tersebut, sejumlah pakar kehutanan turut angkat bicara mengenai kesiapan pengelolaan hutan dan lahan dalam menghadapi musim kemarau yang lebih ekstrem. Mereka menekankan ancaman karhutla bukan semata persoalan cuaca, melainkan juga erat kaitannya dengan praktik pengelolaan lahan di tingkat masyarakat.
El Nino dan Risiko Kebakaran Hutan
Fenomena El Nino memiliki hubungan kuat dengan meningkatnya risiko kebakaran karena menyebabkan kondisi hutan menjadi lebih kering. Namun, faktor cuaca bukan satu-satunya pemicu karena praktik penggunaan api dalam pembukaan lahan tanpa pengendalian yang memadai masih menjadi faktor dominan di lapangan.“Jadi, kaitannya bukan kemudian dengan pengelolaan lahan, tetapi dengan adanya penggunaan api yang sembarangan dalam mengelola lahan,” ujar Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Fiqri Ardiansyah, dikutip dari laman ugm.ac.id, Kamis, 14 Mei 2026.
Fiqri menyebut kapasitas masyarakat dalam menggunakan api secara aman masih menjadi tantangan besar di lapangan. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar atau slash and burn masih umum digunakan karena dianggap sebagai metode cepat, namun seringkali tidak disertai langkah pengamanan seperti pembuatan sekat bakar.
“Yang kemudian tidak diperhatikan umumnya oleh masyarakat itu tidak membuat sekat bakar atau tidak mengisolasi bahan bakar di area tersebut, jadi apinya malah menyebar ke mana-mana,” tegas dia.
Persoalan karhutla dinilai tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola kehutanan secara menyeluruh. Dia menyebut kurangnya sinergi antara pengelola hutan, perusahaan, dan masyarakat sekitar hutan sebagai akar persoalan yang tak kunjung tuntas, terutama di kawasan yang bersinggungan langsung dengan permukiman.
“Dalam pengelolaan hutan itu diperlukan satu sinergi antara pengelola kawasan hutan, kemudian juga dengan masyarakat di sekitar hutan,” ungkapnya.
Ancaman Terburuk: Skenario 2015 Terulang
Apabila tidak ada perubahan signifikan dalam tata kelola kehutanan, Fiqri memperingatkan potensi terulangnya kebakaran besar seperti pada 2015. Risiko ini akan semakin besar terutama di wilayah yang memiliki tanah gambut, yang lebih rentan terbakar hingga ke lapisan bawah tanah dan berpotensi menimbulkan kabut asap dalam jangka waktu yang panjang.“Yang terburuk adalah kondisi kebakaran kembali seperti tahun 2015, karena deforestasinya cukup tinggi. Akibatnya nanti akan terjadi kabut asap lagi dalam jangka waktu yang lama dan itu berdampak pada aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, aktivitas penerbangan, serta kesehatan masyarakat,” kata dia.
Di sisi lain, Fiqri mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai mengarah pada pendekatan pencegahan melalui sistem peringatan dini (early warning system) secara terstruktur. Prediksi BMKG dinilai menjadi pintu awal menekan risiko sejak sebelum kebakaran terjadi, bukan sekadar merespons saat bencana sudah berlangsung.
“Adapun peringatan dini tersebut harus diikuti dengan langkah konkret di lapangan, terutama dengan membatasi penggunaan api dalam pengelolaan lahan dan mendorong alternatif pembukaan lahan tanpa bakar,” ujar dia.
Kolaborasi dan Edukasi Jadi Kunci
Fiqri menekankan upaya pencegahan perlu diperkuat dengan patroli rutin, pemantauan kondisi lahan dan ekosistem gambut, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan. Seluruh langkah tersebut perlu dijalankan secara terpadu agar kesiapsiagaan menghadapi karhutla benar-benar efektif.“Di tengah peningkatan potensi El Nino, penguatan tata kelola kehutanan berbasis kolaborasi dan pencegahan menjadi kunci utama untuk menekan risiko karhutla di Indonesia,” tegas Fiqri. (Talitha Islamey)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
