Jateng Hanya Terapkan Sistem Zonasi untuk SMA Negeri
Pendaftaran PPDB Online dengan sistem Zonasi, Foto: MI/Bary Fatahilah
Purwokerto:  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (jateng) menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), khusus bagi sekolah menengah atas negeri (SMAN) mulai tahun ajaran 2018/2019.

Berdasarkan Keputusan Kepala Disdikbud Jateng Nomor 421/05703, PPDB untuk SMAN dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri di Jawa Tengah dilaksanakan secara online selama lima hari, yakni pada tanggal 1-6 Juli.


"Pelaksanaan PPDB SMAN dan SMKN di BP2MK Wilayah V Jateng didasarkan pada prinsip-prinsip objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial atau kondisi ekonomi," kata Kepala Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah V Provinsi Jateng, Gunawan Sudharsono mengatakan, di Purwokerto, Rabu, 23 Mei 2018.

Terkait dengan sistem zonasi, kata Gunawan, Jateng hanya memberlakukannya untuk PPDB SMAN, sedangkan untuk PPDB SMKN belum untuk saat ini.  Dalam hal ini, zonasi untuk PPDB SMAN berdasarkan wilayah atau kecamatan-kecamatan di sekitar lokasi sekolah, atau berbatasan langsung dengan lokasi sekolah meskipun berbeda kabupaten.

Sedangkan untuk PPDB SMKN, zonanya dalam satu provinsi, tanpa ada pembagian wilayah.   "Pembagian wilayah dalam zonasi mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik dalam satu wilayah lulusan sekolah menengah pertama atau sederajat," kata Gunawan.

Zonasi dibagi atas Zona 1, Zona 2, dan Luar Zona sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB Tahun ajaran 2018/2019 Disdikbud Provinsi Jateng.   Dengan adanya sistem zonasi, kata dia, diharapkan terjadi pemerataan kualitas satuan pendidikan dan tidak ada lagi label sekolah-sekolah favorit.      

Lebih lanjut, Gunawan mengatakan, penilaian yang dijadikan dasar perhitungan PPDB SMAN-SMKN adalah nilai ujian nasional (UN) SMP/sederajat serta nilai prestasi bidang akademik atau nonakademik yang diperoleh peserta didik dan telah dilegalisasi.      

Ia menjelaskan, jika dalam Zona 1 terdapat calon peserta didik dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM), anak tersebut dapat langsung diterima. Namun apabila data atau SKTM yang diberikan ternyata palsu atau tidak benar, anak tersebut dinyatakan gugur meskipun yang bersangkutan telah diterima.      

Sementara untuk calon peserta didik yang berasal dari anak guru, dapat langsung diterima jika yang bersangkutan mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas.      Informasi lebih lanjut mengenai PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 dapat diakses melalui laman resmi Disdikbud Jateng dengan alamat https://pdkjateng.go.id.



(CEU)