"Dalam membuat kebijakan itu harus melihat betul-betul, tidak bisa disamaratakan antara 514 kabupaten kota, 34 provinsi," kata Ferdiansyah dalam Focus Grup Discussion siaran youtube TVUPI, Selasa, 9 Maret 2021.
Kecermatan memutuskan kebijakan perlu dilakukan guna menghindari ketimpangan antar daerah. Sekaligus, menghindari adanya tumpah tindih regulasi pusat dan daerah.
Baca: Telkom University Masuk 10 Besar Kampus Terbaik di Indonesia
Ambil misal, tiga daerah dengan nama sama di Jawa Barat, yakni Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Meski sama dari segi nama, kata dia, implementasi dan kebutuhan atas kebijakan pendidikannya tak bisa dipukul rata.
"Saya yakin tidak bisa satu kebijakan diselenggarakan dan dilakukan secara bersamaan disamakan perlakuannya. Pasti ada perbedaan-perbedaan," terang dia.
Menurutnya kebijakan pendidikan harus memiliki kelenturan. Semua disesuaikan dengan situasi dan kondisi satu daerah.
"Dalam bahasa bercanda saya, yang bisa diseragamkan dari pendidikan hanya seragam sekolah. Tidak semua bisa diseragamkan di sekolah dari Sabang sampai Merauke," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
