Kepala Bidang Advokasi Guru, P2G Iman Zanatul Haeri menyebut Dinas Pendidikan DKI Jakarta memiliki 11 modul yang dibuat oleh salah satu perusahaan platform pembelajaran swasta, sebagai syarat PTM Terbatas. Namun, isi modul-modul tersebut dinilai tidak berkorelasi dengan kebutuhan persiapan PTM terbatas di Jakarta.
"Dari semua kolom modul-modul yang kami isi, banyak pertanyaan yang tidak relevan dengan persiapan PTM Terbatas," kata Iman dalam keterangannya kepad Medcom.id, Senin, 20 September 2021.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta bermitra dengan perusahaan platform belajar sekolah.mu. Platform tersebut didirikan oleh Najeela Shihab yang sudah malang melintang di dunia pendidikan.
Baca: Bantul Bakal Uji Coba PTM Terbatas 20 September
Ia merupakan pendiri Sekolah Cikal yang dianggap pelopor slogan Merdeka Belajar. P2G menghitung terdapat 11 modul yang wajib diisi, berisi konsep yang tidak berkaitan dengan persiapan PTM Terbatas di DKI Jakarta.
"Padahal pengisian modul ini adalah persiapan syarat untuk PTM. Meskipun materi persiapan PTM memang diberikan, namun porsinya lebih sedikit dibandingkan promosi flatform tersebut untuk memperkenalkan paket pembelajaran mereka,” tambah Iman.
P2G juga mempertanyakan mandat dasar yang dimiliki platform perusahaan swasta tersebut untuk terlibat dalam persiapan PTM di Jakarta. Padahal, kata dia, yang dibutuhkan adalah persiapan teknis dan pelatihan pembukaan sekolah atau PTM terbatas. "Bukan malah mengisi modul seabrek", ujar Iman.
P2G juga mengkhawatirkan permasalahan kebocoran data pribadi. Sebab, semua guru, siswa, dan orang tua mengisi modul tersebut, mereka harus terlebih dahulu registrasi dengan nomor telepon, yang langsung terhubung ke perusahaan platform pembelajaran swasta tersebut.
Baca: P2G Minta Anies Tinjau Ulang Asesmen Persiapan PTM Terbatas di Jakarta
"Bahkan, mereka diwajibkan untuk mengunduh aplikasi perusahaan platform pembelajaran tersebut," lanjut Iman.
P2G mengaku menerima laporan, bahwa banyak guru sangat terganggu waktunya dalam proses pembelajaran, karena disibukkan mengisi 11 modul tersebut. Termasuk, para orang tua siswa yang dimobilisasi pihak sekolah untuk secara wajib juga mengisi modul.
"Yang terjadi justru sekolah terdorong mengakali agar guru, siswa, dan orang tua menjawab pertanyaan di modul itu benar semua, lalu dapat nilai 100 dan sertifikat. Bocoran jawaban modul juga sudah tersebar kok di seluruh sekolah DKI Jakarta. Nah, ini kan namanya ngajarin guru, anak, dan orang tua enggak benar," tegas Iman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
