"kami sudah mengiventarisir dan evaluasi beberapa yang pertama, mengharuskan adanya perubahan. Karena regulasi dibuat untuk merespons tantangan," jelas Atip dalam Silaturahmi Media di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
Menurutnya, tidak ada kebijakan permanen. Terlebih, pada pemerintahan sebelumnya terlalu banyak kebijakan yang dihadirkan.
"Kami lihat ada kecenderungan over regulasi. Segalanya diatur, semua masyarakat dan entitas," tutur dia.
Atip menyebut ketika aturannya terlalu banyak, akan sulit bagi pemerintah mengawasinya. Dia menyebut ke depan pihaknya tak lagi melakukan pemaksaan regulasi.
"Yang paling baik adalah self-regulation daripada pemaksaan. Tampaknya itu juga akan dilakukan sebagai salah satu pendekatan, sehingga tidak terkesan ganti menteri ganti aturan. Tapi yang terjadi merespons perkembangan," ujar dia.
Baca juga: Soal Kurikulum Merdeka, Wamendikdasmen: Perubahan Mesti Pertimbangkan Relevansi |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News