Satriwan mencontohkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam program Merdeka Belajar yang bisa cukup satu lembar. Tetapi, guru justru memahami kebijakan itu kalau RPP wajib satu lembar. Situasi ini, kata dia, terjadi karena kurang intensnya komunikasi Nadiem dengan daerah.
"Ada kegagalan komunikasi pemerintah pusat dengan daerah, dengan guru. Mestinya komunikasi diperbaiki," kata Satriwan dalam diksusi daring bertajuk Evaluasi Kebijakan Pendidikan Nasional, Rabu, 20 Mei 2020.
Ia pun meminta Nadiem lebih intens berkomunikasi dengan kepala daerah, dinas pendidikan, juga organisasi guru, agar kebijakan yang dikeluarkan bisa diterima dengan baik. Sebagai menteri 'milenial', kata dia, Nadiem seharusnya bisa lebih luwes dalam menjalin komunikasi.
"Kelompok milenial kan terbuka, tranparan, suka dialog, harapannya seperti itu, gaya-gaya milenial itu dipraktikan. Karena supaya infromasi sampai ke guru-guru, yang diharapkan terjadi di lapangan," terangnya.
Baca: Survei IGI: Kinerja Kemendikbud Era Nadiem Biasa Saja
Selain pola komunikasi, Satriwan juga menilai program Merdeka Belajar yang diusung Nadiem belum berjalan dengan baik. Menurutnya, ini terjadi karena tidak ada filosofi yang jelas, pahitnya cuma sebatas jargon.
"Bahaya sekali kalau pendidikan tidak ada filosofinya yang ada hanya jargon. Jadi kami melihat ini jargon, sesuatu yang enak didengar, mudah diingat, populis, tapi tidak pernah disampaikan filosofinya," ujarnya.
Menurut Satriwan, Nadiem harus segera menyusun naskah akademik Merdeka Belajar agar bisa dibaca guru, akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
