Ilustrasi internet. Medcom

Guru Besar IPB Ingatkan ChatGPT Mesti Digunakan Bertanggung Jawab Agar Bermanfaat

Renatha Swasty • 01 Maret 2023 12:45

Jakarta: ChatGPT tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Namun, teknologi yang dibangun dengan artificial intelligence (AI) itu dikhawatirkan berdampak negatif seperti keamanan dan privasi data.

Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University, Anuraga Jayanegara, mengatakan teknologi ChatGPT dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Namun, harus dikembangkan dengan cara etis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

"Kita harus bisa menentukan arah dan cara pemanfaatan AI dan ChatGPT agar menghasilkan manfaat sebesar-besarnya demi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) bagi masyarakat,” ujar Anuraga dalam keterangan tertulis, Rabu, 1 Maret 2023.

Guru Besar Teknik Industri Pertanian dan peneliti BRAIN IPB University, Yandra Arkeman, menjelaskan kebenaran output chatGPT bergantung kepada kebaruan fakta. Kesahihan aturan juga bergantung pada learning model yang digunakan ahli AI sehingga masih perlu justifikasi dari manusia.

“Saat ini, ChatGPT masih belum terhubung dengan internet. Jika sudah, maka kemampuan memperbarui fakta dan aturan akan lebih cepat bahkan bisa melebihi kemampuan manusia, hal ini yang perlu diwaspadai,” kata dia.

Yandra menyebut penggunaan ChatGPT harus dilakukan bijak agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan manusia. Kemampuan manusia harus tetap lebih diunggulkan ketimbang mesin cerdas.

Dia menyebut ilmuwan AI dapat berperan dalam diskusi penentuan kemajuan AI ke arah yang benar. Yandra mengatakan sudah ada upaya global untuk mengatur penggunaan teknologi AI, termasuk ChatGPT. Beberapa negara bahkan sudah memiliki undang-undang yang mengatur penggunaan AI dan perlindungan privasi.

“Fatwa halal bisa dilakukan oleh chatGPT namun hasilnya perlu diverifikasi oleh ulama (MUI). Oleh sebab itu kita harus membuat mesin sendiri yang lebih cerdas dari ChatGPT. Mesin ini nanti akan bisa diintegrasikan dengan sistem informasi halal yang ada di pemerintahan,” ujar dia.

Yandra menuturkan penggunaan teknologi digital maju seperti AI dan blockchain sudah menjadi keniscayaan untuk sistem informasi halal di Indonesia. Namun, manusia harus tetap menjadi tuan dari mesin cerdas tersebut.

Dia mengatakan perlu ditetapkan juga regulasi global dan nasional dalam penggunaannya. “Regulasi ini seharusnya hadir lebih cepat ketimbang pengembangan teknologinya. Sebelum teknologi hadir, regulasi sudah ada,” ujar dia.